Indeks Mudik Lebaran

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan mudik lebaran.

Pemerintah memberikan perlakuan khusus pada 22 April-5 Mei 2021 pada saat pra-larangan mudik dan 18 Mei-24 Mei 2021 ketika masuk masa usai mudik.

Volume pelanggan KA Jarak Jauh masih normal, tidak ada peningkatan yang signifikan menjelang dimulainya larangan mudik lebaran.

Pekerja/buruh swasta dan Pekerja Migran Indonesia masih diperbolehkan mudik dalam kondisi tertentu.

Bagi ASN yang melanggar ketentuan dalam SE akan diberikan hukuman disiplin sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 dan PP Nomor 49 Tahun 2018.

Apa sanksi yang akan diberikan bagi orang yang nekat mudik Lebaran 2021?

Perjalanan orang saat momen mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 2021 pada 6-17 Mei masih dimungkinkan, tetapi dalam situasi dan kondisi tertentu.

DKI perlu menerapkan lagi SIKM agar tak ada lagi yang nekat mudik setelah dilarang pemerintah pusat.

Polisi akan membangun pos penyekatan di 333 titik untuk mengantisipasi mudik. 

Mudik termasuk bagian dari mobilitas penduduk karena mencakup proses bepergian dari satu daerah ke daerah lainnya.

Menurut Wapres Ma'ruf Amin pemerintah akan memutuskan soal libur dan mudik Lebaran 2021 sebelum masuk bulan Ramadhan.

Doni Monardo membantah pernyataan Menhub Budi Karya Sumadi bahwa mudik lebaran pada tahun ini diperbolehkan.

Pemerintah diminta tidak membolehkan mudik sebab dikhawatirkan kasus COVID-19 melonjak lagi.

Menhub Budi Karya Sumadi memastikan untuk tidak melarang masyarakat melakukan perjalanan mudik Lebaran pada tahun ini.

Cara mudik secara virtual mudah untuk dilakukan bagi mereka yang rindu kampung halaman.

Kemenhub mengantisipasi lonjakan arus balik dengan berkoordinasi dengan pengelola transportasi udara.

Selama H-7 sampai H-5 Lebaran 2020, sebanyak 82.971 kendaraan pergi meninggalkan Jakarta lewat Tol Jakarta-Cikampek.

Sepuluh pintu masuk wilayah Jawa Tengah akan disekat untuk mencegah arus pemudik menjelang Lebaran 2020.

Cermati daftar sanksi yang dikenakan bagi ASN atau PNS pelanggar mudik pada masa corona.

Larangan mudik bagi PNS tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menpan-RB Nomor 41 tahun 2020.