Indeks Mou Tni-polri

Kebijakan pemerintahlah yang mendorong buruh memilih mogok sebagai metode menuntut upah layak dan perlindungan di tempat kerja.

"Tidak ada maksud lain bahwa kemudian soalnya pertanyaannya dilarikan menjadi mau kembali seperti Orde Baru lah. Kok terlalu jauh sekali," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Sabrar Fadhilla.

MoU TNI-Polri menyalahi UU TNI karena diinisiasi dan ditandatangani oleh Panglima TNI dan Kapolri dan bukan atas dasar keputusan politik Presiden.

Hanafi menilai MoU tersebut berlebihan dalam menyikapi perihal penanganan unjuk rasa.

Menurut Komnas HAM, bila polisi merasa kekurangan sumber daya dalam menangani kamtibmas, seharusnya mengusulkan agar ada penambahan personil.

Kewenangan TNI adalah masalah pertahanan. Perkara keamanan seperti demonstrasi ditangani oleh kepolisian.

MoU TNI-Polri soal Kamtibmas, salah satunya dalam hal penanganan unjuk rasa dan mogok kerja, diperpanjang.