Indeks Menteri Pppa

Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyoroti kasus dispensasi kawin anak di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang terjadi akibat hamil di luar nikah.

Penelusuran situs jual beli organ itu menindaklanjuti kasus penculikan disertai pembunuhan berencana terhadap anak laki-laki 11 tahun di Makassar.

Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati berkomitmen untuk terus memberikan perhatian kepada para pelaku usaha perempuan.

Menteri Bintang sebut peringatan Hari Ibu menjadi momentum meneladani fondasi perjuangan para pahlawan perempuan.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan momentum peringatan Hari Ibu setiap 22 Desember harus menjadi inspirasi bagi perempuan.

Pendampingan khusus diberikan kepada korban agar mampu pulih dari trauma dan bisa melanjutkan kembali sekolah.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga mencatat 7.004 dari 11.952 kasus kekerasan terhadap anak pada 2021 merupakan kekerasan seksual.

Pemerintah memastikan DIM RUU TPKS sudah memenuhi hak korban, keluarga korban, dan saksi termasuk restitusi bagi korban.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga prihatin kasus kekerasan seksual di kampus sering tidak tertangani dengan baik.

Menteri PPPA dalam peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2020 mengatakan bahwa pandemi Corona (COVID-19) tidak membatasi semangat anak-anak Indonesia.

Komisi VIII DPR meminta Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Anggota Komisi VIII fraksi PKB, Maman Imanulhaq, menilai Menteri PPPA kabinet sebelumnya, Yohana Susana Yembise, tak punya perspektif gender.

Menteri PPPA yang baru, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, tak punya pengalaman mengadvokasi isu perempuan, juga anak. Rekam jejaknya tak meyakinkan.

I Gusti Ayu Bintang Darmavati mengatakan kementeriannya akan fokus terhadap wirausaha perempuan.

Istri Mantan Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, Bintang Puspayoga dikabarkan menduduki posisi sebagai menteri PPPA.

Menteri PPPA Yohana Susana Yembise terus mendorong DPR RI segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi Undang-Undang.

Yohana menyampaikan, seharusnya motif ekonomi tidak menjadi alasan perempuan untuk terjerumus ke lingkaran prostitusi.