Indeks Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro

Proses negosiasi kontrak pertambangan kepada PT Freeport Indonesia dianggap sebagai bentuk pelaksanaan dari UU Minerba agar operasional perusahaan menjadi lebih transparan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Dana dari repatriasi modal dan deklarasi aset program pengampunan pajak diyakini Menteri Keuangan dapat memberikan dampak besar dalam perekonomian nasional, khususnya sektor investasi, sehingga mampu menekan tantangan perekonomian global.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Unaudited tahun anggaran 2015 secara tepat waktu. Penyerahan tersebut diwakili Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro kepada BPK pada 30 Maret 2016 lalu.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa pemerintah masih akan menggenjot pelaksanaan tax amnesty atau pengampunan pajak sebagai langkah untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus mengantisipasi defisit anggaran.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa defisit anggaran yang terangkum dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan 2016 menyentuh angka 2,5 persen terhadap PDB. Angka tersebut melebihi postur APBN yang berada di angka 2,15 persen terhadap PDB.