Indeks Luhut Pandjaitan

Kata Luhut pemerintah belum terpikir untuk melakukan PPKM Darurat lagi atau melakukan Lockdown meski kasus COVID-19 terus meningkat.

Waktu karantina 14 hari dipangkas menjadi 10 hari dan 10 hari menjadi 7 hari.

Pernyataan Luhut seharusnya menjadi refleksi balik terhadap pemerintah terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Kuasa hukum terlapor, Julius Ibrani menjelaskan, Fatia tidak bisa hadir karena sedang bertugas di luar kota.

Karena mediasi kali ini tak membuahkan hasil, maka Luhut akan melanjutkan proses hukum yang ia layangkan.

Luhut merasa telah mengikuti prosedur hukum sebelum mempolisikan Haris Azhar & Fatia Maulidiyanti, yakni dua kali somasi demi mendapatkan permintaan maaf.

Luhut menggugat secara perdata okataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti Rp100 miliar terkait dugaan pencemaran nama baik.

Terkait keamanan data didalam PeduliLindungi, pemerintah menjamin keamanan data.

Pemerintah direncanakan akan mengimpor oksigen hingga menerima bantuan vaksin dari sejumlah negara.

Sekitar 300 paket obat akan dibagikan pemerintah dengan sasaran 210.000 kasus aktif orang tanpa gejala (OTG) dan bergejala ringan. 

Pemerintah meminta industri oksigen mengalihkan seluruh produksinya untuk kebutuhan medis. Pemerintah juga memesan oksigen dari Singapuran dan Tiongkok.

Hingga Juni 2021, pemesanan alkes dalam negeri hanya Rp2,9 triliun, sementara impor mencapai Rp12,5 triliun.

Luhut memastikan penerbitan visa jangka panjang ini akan segera diimplementasikan pada Maret atau April 2021 dan diyakini akan menarik investasi.

Luhut meminta Bio Farma segera bergerak cepat dan tepat agar bahan baku untuk produksi nasional obat COVID-19 dapat segera dilakukan.

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan agar aparat penegak hukum boleh mendapat hadiah dari hasil penindakan pelanggaran di wilayah perairan RI.

Luhut menargetkan sekitar 100 juta vaksin sudah dapat didistribusikan ke masyarakat hingga awal Januari 2021.

Wakil Ketua Komite COVID-19 Luhut Pandjaitan mengatakan pembatasan wisatawan dilakukan untuk menekan angka Corona di Bali.

Anggota Komisi IX DPR RI memprotes Presiden Jokowi menunjuk Menko Marves Luhut, bukan Menkes Terawan untuk menangani COVID-19.

Sejumlah reformasi itu di antaranya di bidang kesehatan hingga energi.

Benny Moerdani dan Luhut Panjaitan sama-sama bukan dari kalangan mayoritas. Namun keduanya menjadi orang kuat dalam politik Indonesia.