Indeks Kpk

Praktik menyontek di kalangan pelajar seringkali berasal dari sistem pembelajaran yang berorientasi pada angka dan hasil ujian.

KPK memanggil dua mantan direktur utama (Dirut) PT Jembatan Nusantara terkait kasus dugaan korupsi PT ASDP Indonesia Ferry Persero 2019-2022.

Alwin meminta jatah ke para camat di Semarang mengerjakan 193 proyek-proyek penunjukan langsung dengan total Rp16 miliar.

BPK telah menyelesaikan perhitungan kerugian negara kasus dugaan investasi fiktif PT Taspen tahun anggaran 2019.

KPK menyita mobil Mercedez Benz milik mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil terkait korupsi Bank BJB.

KPK menggeledah Kantor Dinas PUPR Mempawah, Kalimantan Barat terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang.

Semula tiga camat akan diperiksa secara bersama-sama, tapi akhirnya diperiksa secara bergantian.

Jubir KPK bilang penindakan adalah upaya yang buat orang tak nyaman sehingga harus dilakukan dengan dasar yang tepat.

Dari 26 kendaraan yang telah disita KPK, sudah termasuk dengan 1 unit motor merek Royal Enfield Classic 500 Limited Edition dan 1 unit mobil milik RK.

Motor Royal Enfield Classic 500 Limited Edition tak masuk daftar 5 motor RK yang dilaporkan ke LHKPN.

KPK akan meminta keterangan dari tiga orang itu untuk membuka peran Hasto dalam kasus suap PAW DPR 2019.

Pada Rabu (23/4/2025) lalu, KPK telah memeriksa Hasbi Hasan untuk perkara TPPU ini.

Windy Idol diperiksa KPK pada Kamis (24/4) sebagai saksi kasus dugaan TPPU eks di MA. Simak sepak terjang Windy di dunia tarik suara hingga dipanggil KPK.

KPK telah memindahkan motor Royal Enfield milik Ridwan Kamil ke Rupbasan pada Kamis (24/4/2025).

Satori menyebut tidak ada keterangan baru yang dia ungkap dalam pemeriksaan ketiga ini.

KPK belum menjelaskan mengenai materi pemeriksaan yang akan digali dari Rasamala Aritonang kali ini.

Satori kembali diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penyelewengan dana CSR BI-OJK.

KPK menghormati hak-hak dasar para tahanan, termasuk dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.

Terdakwa Kedy Afandi juga dituntut membayar denda Rp1 miliar dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp12,7 miliar.

Penyitaan ini, dilakukan oleh KPK usai memeriksa 13 orang petani dan PNS sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Jalan Tol Trans Sumatera.