Indeks Konflik Papua

Baku tembak antara kelompok bersenjata dan pasukan TNI terjadi di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua, Selasa (23/7/2019).

Baku tembak antara anggota Brimob dan kelompok bersenjata di Bandara Mugi Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua, Rabu (20/3/2019), diduga untuk mengacaukan keamanan.

Baku tembak antara anggota Polri dan kelompok bersenjata sebabkan satu anggota Brimob meninggal dan dua anggota dirawat di rumah sakit, Rabu (20/3/2019).

Baku tembak antara aparat dan kelompok bersenjata telah menewaskan satu anggota Brimob Nemangkawi Tim Belukar dan tiga terluka di Bandara Mugi Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua, Rabu (20/3/2019).

Menteri Wiranto menolak usulan untuk menarik TNI dari Papua. Alasannya adalah demi keamanan negara.

Peningkatan status pelaku sebagai separatis menurut Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko dapat jadi pintu masuk TNI untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata di Papua.

Polda Papua menyatakan telah terjadi insiden pembakaran alat berat milik Istaka Karya yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Nduga, Papua. 

Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP) menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah konflik yang sempat terjadi di Nduga, Papua.

Ada 15 kabupaten rawan konflik bersenjata saat Pemilu di antaranya Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Mimika, Intan Jaya, Nduga dan Jayawijaya.

Dalam Rapat Pimpinan TNI 2019, tiga hal yang dibahas adalah menyukseskan pemilu 2019, operasi penegakan hukum di Papua, dan kerawanan bencana.

BPN Prabowo-Sandiaga menuding pembangunan di Papua selama era pemerintahan Joko Widodo hanya simbolis dan belum berdampak pada kesejahteraan.

Sejak malam tahun baru sekretariat KNPB di Timika, Papua, diduduki aparat. Pengacara dan pengurus KNPB tengah berupaya agar itu dikembalikan.

Lima orang pengurus dan simpatisan KNPB juga ditangkap dan diperiksa di Mapolres Mimika di Timika termasuk Ketua I Yanto Awerkion.

Aksi Solidaritas #SaveNduga menyalakan lilin "Biarkan Dorang Natal dengan Damai" di Taman Aspirasi, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (26/12/18).

Presiden menandatangani Perpres itu pada 10 April 2018 dengan pertimbangan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019 perlu dilaksanakan secara berkesinambungan untuk penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM

"Tidak boleh lagi ada perang dan saling membunuh."

Pengusiran jurnalis BBC di Papua merupakan salah satu indikasi bahwa pemerintah tak serius dengan janjinya untuk lebih membuka akses jurnalis ke Papua.

Kapolda Papua mengajak ormas dan tokoh-tokoh untuk memberi pemahaman pada masyarakat agar pilkada bisa berlangsung aman.

Pengembangan infrastruktur saja dinilai belum mampu meredam konflik yang terjadi di Papua. Dialog intensif antara pemerintah dengan masyarakat Papua, sekali lagi, dinilai merupakan kunci penting dalam penyelesaian konflik yang masih terus berkecamuk di provinsi tersebut.