Indeks Konflik Papua

Jarwoko memastikan tidak ada mahasiswa asal Papua yang dipulangkan setelah insiden bentrokan antara mahasiswa Papua yang akan menyampaikan pendapat di Balai Kota Malang dengan sekelompok warga Malang.

Mabes Polri mengklaim menemukan lima akun media sosial yang diduga menyebar konten provokatif pemicu aksi massa di Papua dan Papua Barat. 

Presidium GUSDURian Sulawesi, Suaib Amin Prawono mengimbau warga Bugis dan Papua agar tidak mudah terprovokasi dengan kerusuhan di Manokwari, Papua, Senin (19/8/2019) kemarin.

Anggota DPR asal Papua mendesak pemerintah agar menyelesaikan akar masalah yang terjadi di Papua.

Menurut pendataan Mabes Polri, ada 25 fasilitas publik di Sorong dan Manokwati, Papua Barat yang diduga dirusak oleh massa.

Polri juga mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Polda Sulawesi Tenggara, Polda Sulawesi Utara dan Polda Maluku, untuk memperkuat pengamanan wilayah di Papua.

DPR RI akan meneruskan interupsi dari anggota Dapil Papua kepada institusi kepolisian agar dalang kerusuhan Papua diusut.

Rapat paripurna DPR RI pada Selasa (20/8/2019) diwarnai interupsi dari anggota-anggota DPR RI asal Papua dan Papua Barat.

Pemerintah didesak agar menyelesaikan akar utamanya yakni rasialisme, supaya konflik yang terjadi saat ini tak bergeser ke arah konflik horizontal berbasis SARA.

Lokataru Foundation meminta Presiden Joko Widodo mendorong penegakan hukum terhadap pelaku rasisme di Surabaya.

Tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua itu dinilai telah melanggar undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Kontras meminta Presiden Joko Widodo melakukan upaya menangkal dampak konflik horizontal berbasis SARA terkait insiden kerusuhan Papua dan Manokwari.

Wiranto bilang pemerintah akan mengusut kerusuhan Manokwari, termasuk penyebabnya: pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Pegiat HAM tak yakin itu terealisasi.

Pembatasan kebebasan berpendapat mahasiswa Papua.

Terkait kerusuhan Manokwari, Kapolda Metro Jaya menjamin warga Papua yang berada di Jabodetabek aman-aman saja dalam menjalankan aktivitasnya.

Polisi menyebut kerusuhan di Papua dipicu provokasi konten media sosial, padahal ulah rasisme itu memang nyata, sampai Gubernur Jawa Timur meminta maaf.

Jokowi meminta masyarakat yakin bahwa pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan pace, mace mama-mama yang ada di Papua dan Papua Barat.

Polsek Cengkareng mengajak mahasiswa STT PLN asal Papua bertemu dan meminta mereka tidak mudah mengikuti ajakan demonstrasi.

Polisi membantah terjadi pengepungan asrama mahasiswa di Makassar. Namun, sejumlah penghuni asrama menyebut ada puluhan orang masuk hingga depan asrama.

Polisi tetap mengamankan terhadap seluruh masyarakat dan menjamin keamanan mahasiswa Papua agar bisa menuntut ilmu dengan tenang.