Indeks Konflik Papua

Warga berdoa dan mendeklarasikan #PancasilaPower, #KitaIndonesia dan #KitaCintaPapua di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019) malam.

Pembatasan internet di Papua oleh Kominfo menunjukkan pemerintah melenggar hak digital warga yang sebenarnya dilindungi oleh pasal 19 ICCPR.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan pihaknya juga mencari akun penyebar konten yang dianggap provokatif itu.

Said berharap, aparat kepolisian mampu menenangkan masyarakat Papua dengan tidak memakai pendekatan represif.

Meski tak terima, anggota DPR asal Papua tetap mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tak terpengaruh adanya provokasi seperti banyak yang beredar di media sosial.

Mabes Polri mengklaim menemukan lima akun media sosial yang diduga menyebar konten provokatif pemicu aksi massa di Papua dan Papua Barat. 

Presidium GUSDURian Sulawesi, Suaib Amin Prawono mengimbau warga Bugis dan Papua agar tidak mudah terprovokasi dengan kerusuhan di Manokwari, Papua, Senin (19/8/2019) kemarin.

Anggota DPR asal Papua mendesak pemerintah agar menyelesaikan akar masalah yang terjadi di Papua.

Menurut pendataan Mabes Polri, ada 25 fasilitas publik di Sorong dan Manokwati, Papua Barat yang diduga dirusak oleh massa.

Polri juga mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Polda Sulawesi Tenggara, Polda Sulawesi Utara dan Polda Maluku, untuk memperkuat pengamanan wilayah di Papua.

DPR RI akan meneruskan interupsi dari anggota Dapil Papua kepada institusi kepolisian agar dalang kerusuhan Papua diusut.

Rapat paripurna DPR RI pada Selasa (20/8/2019) diwarnai interupsi dari anggota-anggota DPR RI asal Papua dan Papua Barat.

Pemerintah didesak agar menyelesaikan akar utamanya yakni rasialisme, supaya konflik yang terjadi saat ini tak bergeser ke arah konflik horizontal berbasis SARA.

Lokataru Foundation meminta Presiden Joko Widodo mendorong penegakan hukum terhadap pelaku rasisme di Surabaya.

Aksi yang diikuti sekitar 130 orang itu dimulai dengan berjalan kaki dari Asrama Mahasiswa Papua Kemasan Yogya menuju Titik Nol Kilometer.

Tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua itu dinilai telah melanggar undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Kontras meminta Presiden Joko Widodo melakukan upaya menangkal dampak konflik horizontal berbasis SARA terkait insiden kerusuhan Papua dan Manokwari.

Wiranto bilang pemerintah akan mengusut kerusuhan Manokwari, termasuk penyebabnya: pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Pegiat HAM tak yakin itu terealisasi.

Pembatasan kebebasan berpendapat mahasiswa Papua.

Jarwoko memastikan tidak ada mahasiswa asal Papua yang dipulangkan setelah insiden bentrokan antara mahasiswa Papua yang akan menyampaikan pendapat di Balai Kota Malang dengan sekelompok warga Malang.