Indeks Komisi Yudisial

Langkah awal dalam mereformasi hukum di Indonesia, menurut Komisi Yudisial, dilakukan dengan merestrukturisasi Mahkamah Agung. Pasalnya, dominasi birokrasi di tubuh MA menyebabkan hakim tidak punya indenpendensi yang membuat mafia peradilan kian meluas.

Komisi Yudisial menetapkan empat kriteria utama untuk menggantikan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) yang nantinya akan menggantikan Nurhadi.

Komisi Yudisial (KY) berharap penangkapan aparat Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT), menjadi kasus terakhir yang menyeret aparat pengadilan

Banyaknya aparat penegak hukum yang justru tertangkap tangan oleh KPK membuat kondisi hukum di Indonesia kian memprihatinkan. Karenanya, Presiden Joko Widodo setuju dengan adanya rencana pembentukan lembaga eksaminasi yang bertugas melakukan uji petik terhadap putusan, khususnya putusan MA. Langkah itu diambil agar kepercayaan masyarakat pada hukum tidak terus menurun.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan peringkat B untuk pencapaian akuntabilitas kinerja Mahkamah Agung.