Indeks Kepala Staf Kepresidenan

Dudung menyatakan SPPI yang berjalan tidak berat, tetapi memastikan pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Latsarmil calon manajer Kopdes Merah Putih.

KSP Dudung mengaku ikut menyelesaikan friksi antarmenteri hingga konflik menteri dan wakil menteri.

KSP desak Kemlu RI tempuh jalur diplomasi untuk bebaskan jurnalis dan relawan WNI yang ditangkap militer Israel dalam misi kemanusiaan Global Sumud.

Qodari berharap tidak ada uang negara yang menganggur akibat tidak terserap dengan baik di pos-pos program pemerintah.

Moeldoko mengucapkan belasungkawa atas kepergian eks Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Ia mendoakan Rizal bisa masuk surga.

KSP Moeldoko menuding Pendiri Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) Imam Supriyanto salah mengonsumsi obat dan sudah pikun.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan bagaimana pemerintahan Jokowi berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Moeldoko mendesak agar tim pelaksana percepatan pembentukan UU PPRT juga harus melakukan pendekatan khusus kepada masyarakat sipil yang mengawal RUU PPRT.

KSP memastikan masalah di PT. GNI yang disampaikan pekerja akan ditangani.

Moeldoko menilai maraknya peretasan dan kebocoran data adalah sinyal bagi pemerintah untuk mengatur ulang keamanan siber dan perlindungan privasi.

KSP juga memastikan bahwa pemerintah tidak akan menunda pemilu dan masa jabatan Jokowi hanya dua periode.

Moeldoko menyebut pemerintah belum memutuskan adanya pengetatan aktivitas masyarakat merespons kenaikan kasus COVID-19.

Pemerintah kesal dengan kelompok bersenjata di Papua yang dianggap terus melakukan aksi teror.

KSP menyebut pernyataan Mahathir Mohamad perlu dikonfirmasi apakah merupakan posisi resmi Pemerintah Malaysia atau hanya pandangan pribadi semata.

KSP menyebut akan selesaikan apapun masalah lahan dengan proses yang cepat dan selesai sebelum 16 Agustus 2024 tanpa melanggar hukum.

Untuk itu, Moeldoko meminta kepada Tim Gugus Tugas RUU TPKS segera menyusun daftar inventaris masalah soal RUU TPKS dan mendiskusikannya kepada publik.

Substansi PP tersebut akan memperjelas kepemilikan tanah, dan soal status kepemilikan tanah itu berdasarkan data dari ATR/BPN.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan banyak warga yang mengaku ke luar negeri untuk bekerja padahal berwisata.

Dari Perpres tersebut, KSP mengklaim, nantinya tata kelola pemerintahan yang baik akan dilakukan.

Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta mengingatkan kebijakan larangan ekspor batubara adalah upaya menangani tantangan krisis energi global.