Indeks Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal

Melalui unggahan di akun resminya, Kemendes PDTT memastikan tidak membuka lowongan Pendamping Lokal Desa seperti klaim yang tersebar.

Kemendes PDTT, Kemendagri, dan Kemendikbud bersepakat untuk bersinergi dalam program penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

Kementerian Keuangan membekukan sementara penyaluran dana desa sampai verifikasi jumlah desa fiktif bisa diketahui secara pasti.

Ada desa yang berhasil tapi juga ada yang gagal memanfaatkan dana desa. Satgas dibentuk demi mengawasi maraknya korupsi di level desa.

Dana desa termasuk dalam lima besar sumber daya publik baru yang rawan dikorupsi ketika Kementerian Desa pun dalam sorotan kasus suap.

Pendaftaran online untuk pendamping desa di Kemendes PDTT secara resmi ditutup pada 31 Agustus 2017.

Pendaftaran calon kuota TPP dilaksanakan secara online melalui website resmi http://pendamping2017.kemendesa.go.id/home.php.

Eko Putro mengatakan dampak dana desa kini mulai terlihat di 74.910 desa di seluruh Indonesia.

Eko Putro Sandjojo akan menaikkan anggaran pengawasan di inspektorat, kecamatan dan dinas pemberdayaan desa untuk perkuat pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

Selain penyelewengan dan korupsi, pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi adalah serapan dana desa yang masih lamban.

Pemberian anugerah dilaksanakan dalam rangka mendukung visi pemerintah untuk memajukan daerah melalui pariwisata.

Kementerian Desa harus bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk mengembangkan 74.754 desa yang ada di seluruh Indonesia.

Pembangunan desa online, menurut Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, akan menjadi solusi untuk mempercepat program pembangunan di desa. Sebab melalui pembangunan desa online, segala informasi tentang desa yang berguna dalam pembangunan dapat diakses dan dipromosikan dengan mudah.

Terdapat enam item yang menjadi penentu sebuah daerah dikategorikan tertinggal, di antaranya dari sisi pendidikan, kesehatan, ekonomi daerah, infrastruktur, dan daerah dengan karakteristik tertentu yakni daerah rawan bencana serta daerah pasca konflik. Ketimpangan pembangunan antarwilayah menyebabkan adanya daerah dengan kemajuan lebih rendah dibandingkan daerah lain. Untuk itu, Marwan Jafar menargetkan sebanyak 40 daerah tertinggal dapat dientaskan tahun ini.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal akan mengubah pola pencairan dana desa dari tiga tahap menjadi dua tahap pada 2016. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mempercepat proses pembangunan di tingkat desa.