Indeks Kemenhub

LRT Jabodebek akan diuji coba dimulai pekan ini dengan trayek Cibubur-Cawang.

KA Semicepat Jakarta - Surabaya akan memangkas waktu tempuh menjadi hanya sekitar 5,5 jam.

Kemenhub menyatakan tidak memiliki ketentuan yang mengatur teknis perekaman dan penyimpanan data penumpang pesawat.

Penundaan atau pembatalan penerbangan bukan disebabkan karena kesalahan dari pihak maskapai.

Indotrans Expo 2019 akan diadakan pada 13-15 September 2019 untuk menyambut Hari Perhubungan Nasional.

Setelah kecelakaan di Cipularang, pemerintah memastikan mereka akan melarang truk kelebihan dimensi dan muatan melintasi tol tahun depan.

Dirje Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan perubahan ini dilakukan untuk menghindari pemalsuan dokumen KIR yang menjadi faktor penyebab kecelakaan sejumlah truk ODOL.

Kemenhub membuka opsi menggunakan lahan kompleks DPR untuk membangun pangkalan atau shelter bagi ojek online (ojol) untuk mengatasi kemacetan di area sekitar stasiun Palmerah, Jakarta Selatan.

Kemenhub mengusulkan agar Kementerian ESDM dan BUMN ditugaskan membangun banyak Stasiun Pengisian Kendaraan listrik Umum (SPKLU).

Kemenhub berencana akan memberi insentif kendaraan listrik dengan membebaskan biaya parkir dan pemberlakuan ganjil-genap.

Muatan kendaraan bermotor memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi.

Penyesuaian tarif yang dilakukan Go-Jek demi keberlangsungan hajat hidup para mitranya juga mengikuti regulasi Kemenhub yang berlaku mulai hari ini 9 Agustus 2019.

Tarif ojek online akan mengalami kenaikan di 88 kota wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali pada 9 Agustus besok.

Kapal-kapal nelayan tradisional hanya menggunakan peralatan seadanya, termasuk dalam hal sistem pemancar radio yang berfungsi untuk menyampaikan data terkait informasi kapal.

Kemenhub bakal memulai mandatori pengaktifan sistem identifikasi otomatis (AIS) pada kapal berukuran minimal 35 gross tonage (GT).

Rencana Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub mengatasi kemacetan dengan membuka jalur Puncak II dan II dinilai salah sasaran.

Menteri PUPR menegaskan, prioritas saat ini adalah upaya penataan jalur Puncak untuk mengatasi kemacetan dan belum akan membangun jalur Puncak II dalam waktu dekat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub mengatakan untuk jangka pendek butuh semacam rekayasa lalu lintas guna menghindari macet di jalur Puncak.

Terminal yang dibangun APBN juga dapat dikelola oleh swasta karena pemerintah mengalami keterbatasan anggaran juga untuk mengelola infrastruktur yang telah dibangun.

Kemenhub berencana menyerahkan pengelolaan sejumlah terminal kepada pihak swasta.