Indeks Kawasan Tanpa Rokok

Data Global Youth Tobacco Survey (2020) mengungkapkan bahwa 67,2 persen warga Indonesia terpapar asap rokok di ruang publik.

Persentase perokok pasif pada 2021 paling banyak terlihat di lingkungan tempat makan, disusul rumah, kantor pemerintahan, dan tempat kerja.

APPSI menilai adanya Perda KTR aktivitas konsumsi dan jual beli rokok akan dibatasi, sehingga berpengaruh pada menurunnya omset pedagang pasar.

DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI untuk menerapkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Airlangga Surabaya meminta pemerintah daerah melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR).

Merokok sembarangan di Aceh bisa dihukum penjara tiga hari atau denda paling banyak Rp500 ribu, akan diatur dalam rancangan qanun kawasan tanpa rokok (KTR).

Raperda KTR akan mengatur kawasan merokok pada area publik dan ruang terbuka.

Perda KTR harus mengakomodir semua pihak. Termasuk penegasan soal ketersediaan ruang merokok harus ada di banyak tempat.

Cancer Information & Support Center (CISC) meminta pemerintah melakukan kerja sama lintas instansi dalam hal pembuatan peta kanker seperti yang disarankan YLKI.

YLKI menyatakan adanya Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di kantor dan tempat u mum merupakan kebutuhan mutlak, agar kasus meninggalnya Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho tidak terulang lagi.

Pemkot Depok akan merevisi aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sehingga di wilayah Kota Depok dilarang merokok, hanya di kawasan tertentu yang sudah disediakan.

Kebijakan pengendalian rokok di daerah sulit terwujud secara massif, karena masih ada kepentingan untuk memungut pajak rokok dibandingkan mengedepankan kesehatan anak.

Tak hanya berupa sanksi administratif, pelanggaran terhadap Perda Kawasan Tanpa Rokok di Yogyakarta juga akan terancam sanksi pidana.

Diperlukan edukasi tentang bahaya rokok sejak dini untuk mewujudkan sekolah sebagai kawasan tanpa rokok.

Perusahaan-perusahaan rokok besar mengajak pemilik warung-warung kelontong buat memasang spanduk rokok untuk mengakali aturan larangan iklan rokok di media luar ruang.

Setelah mengalami penundaan, Pemkot Yogyakarta pada awal Oktober ini secara resmi mulai menerapkan peraturan kawasan tanpa rokok. Berdasarkan aturan tersebut, terdapat delapan kawasan yang tidak diperbolehkan adanya kegiatan jual beli rokok, merokok, atau menerima sponsor rokok.

Petugas Dinas Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib) Kota Denpasar mendata barang bukti rokok dan denda bagi sejumlah warga yang melanggar kawasan tanpa rokok saat dilakukan inspeksi dan penertiban di Terminal Ubung, Denpasar, Bali.

Kota Yogyakarta akan segera menerapkan aturan tentang Kawasan Tanpa Rokok secara penuh mulai tanggal 1 April 2016 mendatang. Yang menjadi fokus utama penerapan aturan ini adalah untuk lingkungan pemerintahan, fasilitas kesehatan, dan kawasan pendidikan.