Indeks Kasus Korupsi Reklamasi Jakarta

Polda Metro Jaya masih menyelidiki selisih NJOP dengan menelusuri prosedur penetapan besarannya guna mengetahui mekanisme di lapangan dengan aturan yang berlaku.

"Akan ada pemeriksaan dua saksi, Kepala BPRD DKI dan Kepala Kantor KJPP," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang enggan berkomentar soal surat Pemprov DKI ke KPK terkait rekomendasi untuk melanjutkan pembahasan tentang reklamasi.

Pemerintah kembali menyatakan reklamasi bisa dilanjutkan, dengan berpatokan pada peraturan yang sudah dibuat di era Orde Baru. Di balik itu, reklamasi menyimpan keruwetan aturan dan juga permasalahan yang harus diurai satu per satu sebelum dilanjutkan.

Majelis Hakim Tipikor menjatuhkan vonis masing-masing kepada Ariesman Widjaja selama tiga tahun penjara, denda sebesar 200 juta rupiah subsider tiga bulan kurungan dan Trinanda Prihantoro selama dua tahun enam bulan penjara, denda 150 juta rupiah subsider tiga bulan kurungan.

KPK terus mendalami keterlibatan pihak-pihak dalam mengungkap kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta. Lembaga itu juga telah mengantongi temuan baru terkait kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pantai Utara tersebut. Temuan baru itu terkait dengan pertemuan antara petinggi Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan Sugianto dengan sejumlah pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta.

Ahok mengaku menjadi saksi untuk tiga tersangka kasus dugaan suap terkait raperda reklamasi dalam pemeriksaan di KPK, Selasa (10/5/2016)

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan tanggapan setelah menjalani pemeriksaan selama 7,5 jam di KPK, salah satunya mengenai izin Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Sugiyanto Kusuma, Bos PT Agung Sedayu Grup, menolak untuk bicara seusai diperiksa lebih lanjut oleh KPK. Pemeriksaan Aguan dilakukan KPK untuk mendalami keterlibatannya beserta beberapa pengusaha dan politisi lainnya dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta.

Politikus Partai Gerindra yang juga merupakan anggota DPRD DKI Jakarta M.Taufik menolak berbicara kepada wartawan seusai diperiksa oleh KPK terkait kasus raperda tata ruang Pantai Utara Jakarta. Ia menolak bicara tentang pertemuan antara DPRD DKI Jakarta dan bos PT Agung Sedayu Group, Aguan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuti Kusumawati dalam penyidikan dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) reklamasi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Senin (11/4/2016). Mereka akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) reklamasi tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Muhamad Taufik menegaskan dirinya tidak terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) reklamasi tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris DPRD DKI Jakarta M Yuliadi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) reklamasi tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah dua orang bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan suap yang menimpa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, Mohammad Sanusi.