Indeks Kapal Cina Long Xing

Kasus perbudakan ABK disinyalir banyak yang mangkrak di kepolisian. Muncul dugaan adanya pemerasan petugas.

Korban perbudakan ABK Kapal Long Xing 629 tak mendapat kompensasi yang layak dari perusahaan. Satu perusahaan bahkan lolos dari jerat hukum

Kapal ikan berbendera Cina diduga mengeksploitasi ABK asal Indonesia. Perusahaan penyalur ABK melazimkan praktik itu.

Perusahaan penyalur ABK diduga memanipulasi tanggal persetujuan pelarungan jenazah. Perusahaan penyalur ABK ini belum juga diusut.

Awalnya ada 22 orang calon ABK yang siap dipekerjakan di kapal Long Xing 629 berbendera Cina, tapi hanya 14 orang yang ditangani oleh ketiga perusahaan yang memberangkatkan itu.

Juru Bicara Presiden Jokowi Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan Pemerintah Indonesia melaporkan eksploitasi ABK Kapal Long Xing ke Dewan HAM PBB.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Ferdy Sambo menyatakan penyidik menemukan tiga bukti yang menunjukkan indikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Pihak Imigrasi Pelabuhan Tanjung Priok dan Imigrasi Pemalang diperiksa sebagai penerbit paspor para ABK.

Kuasa hukum ABK asal Indonesia dari DNT Lawyers, Krido Sasmito memaparkan fakta terbaru, di antaranya: masalah gaji dan pungutan liar.

Kuasa hukum WNI yang jadi ABK di Kapal Long Xing 629 menilai pihak agensi tutup mata lepas tanggung jawab tentang situasi dan nasib para ABK di kapal.

Pekerja migran di sektor kelautan dan perikanan Indonesia rentan mengalami perbudakan modern.