Indeks Kampanye Hitam

Anies Baswedan dan Djarot Saiful Hidayat sama-sama mengimbau para relawan dan pendukungnya untuk melakukan kampanye positif.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengimbau kepada ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017-2022 dan juga tim suksesnya agar tidak melanggar masa tenang yang dimulai hari Minggu dengan berpolitik uang atau melakukan black campaign.

Di tengah kasus dugaan korupsi yang membelitnya, calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sylviana Murni, yakin elektabilitasnya tidak terganggu.

Kampanye hitam rawan terjadi di media sosial. Karenanya, Bawaslu DIY melakukan pengawasan media sosial secara optimal untuk mengantisipasi terjadinya kampanye hitam.

Bawaslu telah mengeluarkan peraturan yang melarang masyarakat untuk menggunakan media sosial dengan tujuan berkampanye. Namun, timses Anies-Sandi tak setuju dengan aturan tersebut dan meminta Bawaslu menindak akun “buzzer” anonim.

Pemilu adalah waktu yang paling rentan memicu kampanye hitam di media sosial, baik media sosial resmi milik pasangan calon maupun media sosial lainnya.

Agus Yudhoyono mendapat arahan khusus dari SBY untuk menghindari fitnah dan kampanye hitam menjelang perebutan kursi Gubernur DKI Jakarta. SBY berpesan kepada Agus dan Sylvi serta pendukungnya agar bersaing sehat.

Wakil Ketua Komisi II DPR meminta Bawaslu untuk memperketat peraturan dan sanksi terhadap pelaku black campaign (kampanye hitam).

Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat untuk Parlemen Bersih (LSM KMPB) melaporkan Ketua DPR RI Ade Komaruddin (Akom) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

Laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat untuk Parlemen Bersih (LSM KMPB) terkait Ade Komaruddin (Akom) yang belum menyerahkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai tim suksesnya (timses) sebagai wujud kampanye hitam.