Indeks Jokowi

Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan meresmikan Jembatan Holtekamp di Teluk Youtefa, Kota Jayapura, Papua, Senin (28/10/2019).

PKPI mendukung apapun keputusan Jokowi menentukan menteri di kabinetnya.

Wakil Menteri semestinya diangkat setelah kementerian itu sudah bekerja sekaian lama.

Muhammadiyah mengaku kecewa presiden lebih memilih Nadiem Makarim sebagai Mendikbud. Kementerian ini sudah lama jadi 'kavling' milik Muhammadiyah.

Baju ibu negara pada saat pelantikan presiden mencerminkan visi kerja mereka.

PAN menilai jabatan status wamen politis, bukan birokratif karena tidak ada eselonisasi.

Jokowi mengenalkan wakil menteri dan langusung melantiknya.

Presiden Jokowi menunjuk 12 orang sebagai wakil menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 pada Jumat, 25 Oktober 2019.

John Wempi Wetipo merupakan politikus PDI Perjuangan. Ia pernah menjadi bupati Jayawijaya selama dua periode.

Jokowi ingkar janji karena tidak menempatkan orang Papua duduk di kabinet. Lama-lama orang Papua terbiasa.

Pengangkatan sejumlah ketua umum partai sebagai menteri dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan dan membuka celah korupsi.

Putra pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka mendatangi kediaman Megawati.

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin berfoto dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru diperkenalkan di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Erick Thohir adalah menteri terkaya Kabinet Indonesia Maju, sementara Suharso Monoarfa paling miskin.

Hingga kini Fadjroel belum melepas jabatannya sebagai komisaris utama PT Adhi Karya.

Nadiem dinilai sebagai simbol dunia digital, startup, anak muda dengan pencapaian yang luar biasa.

Mahfud MD menyatakan dirinya bersedia jika ditarik ke dalam kabinet kerja jilid II Jokowi-Ma'ruf.

Di era Jokowi, kasus pelanggaran HAM masa lalu tak terbongkar. Justru daftarnya jadi tambah panjang.

IKOHI dan Amnesty International Indonesia mengkritik Presiden Jokowi jika mengajak bergabung pelanggar HAM menjelang pelantikan pada 20 Oktober 2019.

KPK jadi satu-satunya lembaga Indonesia yang dihambat oleh penguasa.