Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak boleh santai menghadapi perubahan elektabilitas paslon di daerah Jawa Barat.
Ridwan Kamil berharap konsumen lebih cerdas dalam bertransaksi barang maupun jasa, karena itu edukasi harus lebih ditingkatkan agar konsumen paham hak dan kewajibanya.
Pemkot Bandung berpotensi menyalahgunakan wewenang karena memaksa PNS di lingkungan Dinas Perhubungan menggunakan aplikasi transportasi daring, Grab. Kebijakan ini juga berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha.
Ace Hasan Syadzily mempertanyakan klaim kubu BPN Prabowo-Sandiaga yang telah menguasai Jawa Barat sebab saat Jokowi ke Jawa Barat ternyata mendapat sambutan meriah.
Pada Maret 2019, pemerintah akan meluncurkan kembali program vokasi berkonsep link and match untuk Jawa Barat dengan target 2.685 SMK yang bisa menjalin kerja sama dengan industri.
Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Achmad Baidowi membantah ucapan Relawan TKN Maman Immanulhaq yang menyebutkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf rendah di Jawa Barat karena Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum.
Kubu Jokowi mengklaim berhasil menaikkan elektabilitas di Jawa Barat. Survei Roy Morgan di provinsi itu menunjukkan, Jokowi kalah 14 persen dari Prabowo.
WNA Cina di Cianjur, Jawa Barat, bisa memiliki KTP asal memenuhi sejumlah persyaratan mulai memiliki surat izin tetap, berumur 17 tahun hingga sudah menikah.