Indeks Hasyim Asyari

Politik
Rabu, 20 Apr 2022

Tantangan Pemilu 2024: Masa Jabatan Anggota KPUD Banyak yang Habis

KPU pusat siap menghadapi berbagai tantangan yang muncul saat pelaksanaan Pemilu 2024.
Politik
Selasa, 12 Apr 2022

Usai Dilantik, KPU Langsung Konsolidasi Tahapan Pemilu 2024

KPU periode 2022-2027 akan melibatkan masyarakat dalam mempersiapkan tahapan Pemilu 2024.
Pendidikan
Rabu, 21 Apr 2021

Mengurut 'Hilangnya' Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah Indonesia

Sebaiknya buku itu disebut sebagai “kamus sebagian sejarah,” kata Ketua PBNU Marsudi Syuhud.
Pendidikan
Selasa, 20 Apr 2021

Kemendikbud Klaim Tak Pernah Terbitkan Kamus Sejarah Indonesia

Kemendikbud menyatakan belum ada rencana penerbitan buku Kamus Sejarah Indonesia.
Sosial Budaya
Jumat, 23 Okt 2020

Sejarah Resolusi Jihad yang Dipelopori Hasyim Asyari, Kakek Gus Dur

Resolusi Jihad NU dipelopori oleh K.H. Hasyim Asyari, kakek dari Presiden Gus Dur, yang merupakan cikal bakal Hari Santri Nasional. 
Sosial Budaya
Kamis, 22 Okt 2020

Hari Santri Nasional, Kisah Hasyim Asy'ari & Sejarah Resolusi Jihad

Tanggal 22 Oktober 2020 adalah Hari Santri Nasional, berikut sejarah Resolusi Jihad yang digaungkan Kiai Hasyim Asy'ari.
Hukum
Jumat, 24 Jan 2020

Hasyim Asy'ari Diperiksa KPK Buat Tersangka Saeful di Suap KPU

Hasyim Asy'ari diperiksa terkait tugasnya sebagai komisioner KPU dalam kasus suap pergantian atarwaktu anggota DPR PDIP.
Humaniora
Selasa, 7 Mei 2019

K.H. Hasyim Asy'ari, Ahli Hadis Sokoguru Islam Tradisionalis

Perjuangan K.H. Hasyim Asy'ari bermula di Tebuireng. Dari situ, ia pelan-pelan membangun reputasi sebagai ahli hadis dan menjadi ulama yang disegani.
Humaniora
Jumat, 14 Sept 2018

Gus Miftah di "Sarang Maksiat": Dakwah Simpatik Tanpa Kebencian

Turun langsung ke masyarakat yang dianggap pendosa untuk menyiarkan pesan agama. Praktik tandingan dakwah di televisi yang makin komersil dan menghakimi?
Politik
Selasa, 21 Agt 2018

KPU: Pejabat Tak Boleh Buat Kebijakan Bertendensi Saat Kampanye

Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, pejabat negara yang tergabung dalam tim kampanye Pilpres 2019 tak boleh keluarkan kebijakan yang bertendensi.