Indeks Gugatan Hti

Ketua Umum PPP M Romahurmuziy menyebut kelompok yang ingin mengubah Pancasila seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) saat ini mendukung kubu Prabowo- Sandi.

Mahkamah Agung menolak kasasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan demikian, ormas HTI itu resmi dibubarkan pemerintah.

Daniel menyatakan bahwa pendapatnya tentang pembubaran HTI merupakan kebebasan berpendapat. Namun, ITS tetap memeriksa Daniel dan dua koleganya.

UGM akan mengganti pembicara Ramadan di Kampus (RDK) yang dianggap meresahkan.

PNS simpatisan HTI bisa terancam sanksi. Upaya serupa di era Orba dilakukan terhadap orang yang disebut terkait PKI, tanpa proses pembuktian.

ITS tetap akan membentuk Tim Pemantau Pelanggaran (TPP) untuk mengetahui apa yang dilakukan terdapat unsur kesengajaan atau tidak.

"Salah satu yang disepakati dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri adalah memosisikan mereka (eks HTI) sama dan tidak akan dikucilkan."

HTI akan mengajukan banding usai PTUN memutuskan menolak eksepsi mereka.

Zulkifli Hasan menilai putusan PTUN Jakarta menolak gugatan HTI menguatkan keputusan pemerintah membubarkan organisasi itu.

"Ini berarti pembubaran HTI tak lagi disebabkan karena alasan politik semata sebagaimana Perppu Ormas, tetapi juga secara hukum telah sah," kata Ace.

"Iya upaya hukum kita akan banding, setelah itu ada kasasi, setelah itu masih ada sampai ke Peninjauan Kembali(PK) dan jalur yang tersedia itu," ujar pengacara HTI, Gugum Ridho Putra.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Tri Cahya Indra Purnama menyatakan bahwa PTUN menolak semua putusan penggugat yang diajukan kepada PTUN.

"Kita tiap Kamis selalu kawal sidang ini dan kita mau tahu putusan dari hakim," ucap Sri Mulyati

Hari ini pembacaan putusan gugatan pembubaran HTI akan diputuskan oleh majelis hakim PTUN Jakarta.

Tim kuasa hukum Kemenkumham optimistis majelis hakim PTUN akan menolak gugatan pihak Eks-HTI.

Yusril Ihza Mahendra menilai alasan keputusan pemerintah dalam pembubaran HTI tidak tepat. Dia berdalih organisasi ini belum mendorong gerakan untuk mempraktikkan khilafah di Indonesia.

Dalam sidang lanjutan di PTUN Jakarta, Kemenkumham menolak replik yang diajukan oleh HTI terkait gugatan pencabutan status badan hukum.