Indeks Golkar

Bamsoet mempersoalkan kinerja pengurus DPP Golkar karena hingga kini belum menentukan jadwal musyawarah nasional (Munas).

Munas atau muktamar parpol sebelum Jokowi dilantik disebut akan memudahkan partai politik menyusun kabinet.

Bamsoet akan berpegang pada UU MD3 yang sudah diselesaikan DPR RI dengan proses yang cukup panjang hingga akhirnya bisa selesai pada 2018 lalu.

Menurut Akbar, menteri Jokowi juga harus punya pikiran yang sejalan dengan program sang presiden. 

Menurut Politisi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi seharusnya bukan ada anggota baru yang masuk dalam jajaran pejabat elite di MPR. Malah ia lebih setuju jika ada perampingan di jajaran elite untuk membuat kinerja MPR lebih efektif dan efisien.

Akbar Tanjung mengisyaratkan agar kader partainya bisa menduduki posisi menteri mengingat posisi partai Golkar sebagai partai dengan perolehan kursi legislatif terbanyak nomor dua.

Airlangga mengingatkan, ada partai koalisi yang sudah berjuang bersama-sama untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pemilu 2019.

GBHN merupakan kebijakan untuk mendesain Indonesia dalam jangka panjang. Bahkan dalam 25 tahun ke depan.

Airlangga menyebut hampir seluruh DPD tingkat I se-Indonesia memberikan dukunag, ia memperkirakan dukungan suara sudah 90 persen.

Golkar mengatakan, sampai saat ini belum ada keputusan apakah Gerindra akan bergabung dengan koalisi atau tidak. 

Dito Ganinduto menilai Airlangga Hartarto berhasil memimpin Golkar meskipun perolehan suara partainya di Pemilu 2019 menurun. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla memuji keberhasilan PKB menaikkan perolehan suaranya di setiap pemilu. Namun, JK mengatakan perolehan suara PKB belum bisa menyalip Golkar.  

Pernyataan Bamsoet soal kekurangan dana saksi Golkar di Pemilu 2019 dikritik oleh kader partainya. Bamsoet dinilai sedang mencari simpati dari pengurus Golkar di daerah.

Kursi ketua MPR dinilai strategis diperebutkan parpol di parlemen karena ketua DPR berdasarkan UU MD3 secara otomatis menjadi milik PDIP.

Politikus Golkar mengatakan, seharusnya Airlangga tidak melakukan perubahan struktur menjelang Munas Golkar karena berpotensi membuat kericuhan di tubuh partai. 

Suara Golkar bertambah di masa kepemimpinan Sudharmono. Soeharto mengganjarnya dengan jabatan wakil presiden.

Partai Golkar seharusnya jadi partai bagi semua golongan dan tidak mendiskriminasi kader tertentu saat tak sejalan dengan pandangan ketua umum.

Bamsoet menyinggung sejarah pendirian Partai Golkar yang diinisiasi oleh personel TNI-Polri, sehingga diharapkan Golkar ke depan jadi tempat bagi mereka.

Amir Moertono adalah konco lawas Soeharto dari zaman Revolusi. Ahli mengorganisasi massa sejak 1950-an.

Airlangga mengatakan bahwa pemilihan jumlah menteri di kabinetnya sesuai dengan hak prerogatif presiden. Sehingga Partai Golkar hanya tinggal menyesuaikan saja.