Indeks Energi Baru Terbarukan

Kementerian ESDM memperkirakan butuh investasi untuk pembangkit listrik dari energi baru terbarukan (EBT) selama 10 tahun ke depan atau periode 2016 - 2025 mencapai Rp1.600 triliun.

Pemerintah Indonesia berupaya mencapai target kemandirian energi, hal ini perlu dilakukan mengingat angka produksi minyak nasional hanya mencapai 800 ribu barel per hari sementara konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari.

Pemanfaatan biomassa dari minyak kelapa sawit dan kompos sebagai pelengkap penggunaan energi industri pulp dan kertas nasional bisa menghemat biaya industri sampai Rp13,23 trilliun atau sekitar 10-20 persen.

Pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik di Indonesia baru sekitar 1.438,5 MW, padahal potensinya mencapai 28,8 hingga 29 GW. 

Anggaran pembangunan infrastruktur Program Indonesia Terang (PIT) 2016 mencapai Rp478,1 miliar. Dengan anggaran ini, ditargetkan dapat membangkitkan tenaga listrik 9,4 megawatt (MW) yang bisa melistriki lebih dari 5.000 kepala keluarga.

Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) akan disahkan melalui Peraturan Presiden. Hal tersebut akan diputuskan dalam sidang Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Beberapa hal yang ada dalam RUEN yakni konsep pemanfaatan energi sebagai pendukung pembangunan nasional, pengelolaan energi baru-terbarukan, termasuk nuklir yang dalam Peraturan Presiden Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) Pasal 11 Ayat (3) disebutkan sebagai "pilihan terakhir."

Iress meminta pemerintah untuk mendukung pengembangan energi baru-terbarukan (EBT) melalui APBN karena sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut, baik untuk listrik ataupun bahan bakar.

Pemerintah melakukan percepatan dalam pengembangan sampah menjadi energi melalui Peraturan Presiden No. 18/2016.

AS memberikan sejumlah rekomendasi terkait regulasi dan strategi untuk peningkatan penerapan energi terbarukan di Indonesia.

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Sudirman Said mengatakan akan terus menggenjot pemanfaatan energi baru dan terbarukan hingga 20 persen. Untuk itu, pihak ESDM akan menggandeng universitas setempat agar lulusannya bisa menjadi tenaga kerja di pengelolaan EBT.

Untuk mengatasi krisis energi yang dapat mengancam Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan beberapa masalah yang menghambat eksplorasi energi panas bumi, terutama di Jawa Tengah.