Indeks Dki

Nasabah Bank DKI kini bisa melakukan tarik tunai tanpa menggunakan kartu melalui aplikasi JakOne.

Program Pangan Bersubsidi DKI Jakarta diperpanjang sampai 10 Desember 2022.

Widi Amanasto dicopot dari posisi direktur utama dan digantikan Iwan Takwin.

UMP 2023 ditetapkan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melalui keputusan gubernur sesuai dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.

DKI akan memangkas subsidi tiket Transjakarta sebesar Rp700 miliar dan menghapus anggaran Rp38 Miliar untuk jalur sepeda demi hibah ke Forkopimda TNI-Polri.

DLH DKI menyebut tim investigasi sudah memetakan potensi-potensi sumber pencemar di lokasi, termasuk cerobong industri yang menggunakan batu bara.

Berikut informasi program pangan bersubsidi di DKI Jakarta 7-10 November 2022.

DPRD DKI minta muruah BUMD pangan, yaitu Pasar Jaya, Dharma Jaya dan Food Station harus dikembalikan.

Gembong minta Dishub DKI mengkaji upaya mengatasi kemacetan tanpa memerlukan anggaran yang besar.

DPMTSP DKI memastikan manajemen W Superclub yang mengajukan izin usaha tidak terafiliasi dengan Holywings Group.

Jam masuk sekolah tidak perlu diubah dalam kebijakan pengaturan jam kerja sebagai upaya mengatasi kemacetan di Jakarta.

Dana hibah Rp206 miliar untuk Pilkada DKI 2024 berasal dari Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

Dinkes DKI mengungkapkan dari total 135 kasus, sebanyak 63 balita meninggal dunia, 46 balita sembuh, dan sisanya masih menjalani perawatan.

Wagub DKI meminta mereka yang melanggar PSBB dipermalukan saja. 

PKS meminta Pemprov DKI tidak memangkas tunjangan semua tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan.

Pasar murah di DKI Jakarta ditunda karena pada kegiatan sebelumnya pembeli tak menjaga jarak aman.

BPK Perwakilan DKI Jakarta mengatakan pihaknya tak hanya akan mengaudit mengenai efisiensi biaya pengelolaan sampah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, tapi juga efektifitas kinerja Pemprov DKI Jakarta itu sendiri dalam mengelola sampah.

Anies menjelaskan bahwa subsidi akan diberikan untuk siapa pun pengguna transportasi umum yang harapannya dapat terintegrasi.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan punya kewenangan memutus swastanisasi air. YLBHI mendorong agar Anies segera menggunakan kewenangannya.

Ganti rugi penggusuran tak masuk ke dalam APBD 2019 meski putusan kasasi memenangkan warga Petamburan, Jakarta Pusat sejak 1997.