Indeks Demo Ojek Online

Massa yang akan berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM hari ini di antaranya dari komunitas ojek online (ojol) dan mahasiswa.

Pengemudi ojek online menolak keras rencana DPR untuk tidak mengizinkan kendaraan roda dua menjadi angkutan umum.

Pengemudi ojol yang demo di DPR diminta membentuk tim kecil guna membicarakan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dipermasalahkan.

Pimpinan DPR berjanji memanggil Nurhayati Monoarfa, anggota Komisi V DPR RI yang mengeluarkan pernyataan yang dianggap para pengemudi ojek online mengancam pekerjaan mereka.

Aparat gabungan bersiaga dalam aksi pengemudi ojek online di depan Istana Negara dan Kementerian Perhubungan.

Pendiri Big Blue Taxi, Datuk Shamsubahrin Ismail bikin geram pengemudi ojek online Indonesia karena dianggap melakukan penghinaan. Meski Shamsubaharin telah meminta maaf dan mengklarifikasi, Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) tetap mengancam bakal mengepung Kedubes Malaysia dan melakukan aksi protes.

Kedubes Malaysia akan didemo para pengendara ojek online. Mereka tidak terima karena seorang warga mereka menyebut ojek online hanya untuk orang miskin.

Pemerintah, aplikator dan sopor ojek online merupakan kesatuan, sehingga harus kompak. Bila ada persoalan agar sopir ojol tak mendemo pemerintah atau aplikator.

Manajemen Gojek menyebut, skema bonus dan insentif diubah secara berkala yang mengacu pada pengembangan dan perencanaan perusahaan.

Mogok ojek online pada hari pertama puasa ditujukan merespons penerapan Kepmenhub 348 Tahun 2019, tapi itu kabarnya tak dieksekusi.

Ratusan pengemudi Grab berbondong-bondong ke kantor Go-Jek di di Jalan Kemang Timur Nomor 21 untuk membuka akun Go-Jek.

FKDOI mengakui adanya praktik penggunaan GPS palsu oleh para driver Go-Jek, yang mulai marak di 2018.

"Tapi, sayangnya tidak ditindaklanjuti dengan meregulasi keberadaan ojek online ini."

Ratusan pengemudi Grab melakukan demo di depan kantor Grab Indonesia di Lippo Kuningan, Jakarta, Rabu (19/9/2018).

"Selama ini kami sebagai mitra saja sudah terzalimi, apalagi jika mereka jadi perusahaan transportasi," ujar Dedi.

Kelompok Ojek Online meminta tarif pengemudi dikembalikan seperti tahun 2015, yakni sebesar Rp3.000 per kilometer.

Anggota Komisi V DPR dari fraksi Demokrat, Marbun mengatakan bahwa kenaikan tarif ojek online seperti yang dituntut Garda menurutnya tidak perlu.

"Kalau aksi kami ya tergantung bagaimana kekuatan negara dan pemerintah RI untuk menekan pihak perusahaan aplikasi yang jadi sponsor acara Asian Games tersebut," ungkap anggota presidium Gerakan Aksi Roda Dua (Garda), Igun Wicaksono.

Menhub Budi Karya mengaku siap membuka ruang diskusi intensif dengan Gerakan Aksi Roda Dua (GARDA) yang berencana melakukan demonstrasi saat Asian Games 2018 berlangsung.