tirto.id - Dua pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad dan Rahmat Gobel mendatangi massa ojek online yang berunjukrasa di depan Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2020). Pada orasinya, Rahmat Gobel berjanji memanggil Nurhayati Monoarfa, anggota Komisi V DPR RI yang mengeluarkan pernyataan yang dianggap para pengemudi ojek online mengancam pekerjaan mereka.
"Ada statement yang membuat bingung, saya akan memanggil [Nurhayati Monoarfa]," kata Gobel.
Istri dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa itu menyatakan transportasi umum seharusnya mengutamakan keamanan, kenyamanan dan keselamatan. Karena itu, menurutnya sepeda motor tidak selayaknya jadi transportasi umum dan mengusulkan agar tak melewati jalan nasional.
Lain halnya dengan Nurhayati, di depan para pengemudi ojek online Gobel menyebut ojek online telah memudahkan masyarakat sekaligus berkontribusi bagi perekonomian negara. Secara pribadi bekas bos Gobel International itu mengklaim dirinya sering menggunakan jasa ojek online.
Karenanya ia meminta pendemo untuk percaya pada pemerintah. Ia mengatakan akan membentuk tim kecil guna membahas aspirasi ojek online di parlemen.
"Hari ini saya sudah datang menerima untuk semua, setelah ini selesai kembali ke tempatnya masing-masing dan bekerja karena masyarakat sudah menunggu bapak ibu," kata Gobel.
Adapun sekitar 5000 massa ojek online berdemo menolak rencana DPR untuk tidak mengizinkan kendaraan roda dua menjadi angkutan umum. Rencana itu akan dituangkan dalam revisi undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang saat ini tengah digodok Komisi V DPR RI.
Perwakilan massa Lutfi Pramudya Iskandar menyebut jumlah massa yang turun mencapai 5000 orang. Aksi pun digelar di daerah lain seperti di Sumatera Utara dan di Sulawesi Selatan.
Lutfi mempertanyakan alasan keputusan itu. Sebab jika menilik pada aspek keselamatan, ia mengklaim ojek online telah dibekali dengan kemampuan safety riding. Pembekalan itu menjadi syarat wajib dari perusahaan aplikasi sebelum seseorang diizinkan untuk mengaspal.
Lutfi pun beralasan, angka kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda dua memang selalu tinggi bahkan sebelum ada ojek online. Karenanya ia mempertanyakan kenapa pemerintah tidak menggunakan alasan itu untuk menutup pabrik motor atau setidaknya melarang mudik dengan motor.
"Wacana penolakan legalitas jadi transportasi umum ini melukai perasaan jutaan driver ojol," kata dia.
Ia khawatir jika rencana ini gol menjadi undang-undang, maka nasib ojek online akan terancam. Selain itu tak tertutup kemungkinan usaha kurir dan jasa antar makanan yang menggunakan motor juga akan tergusur.
Lutfi sendiri mengaku sudah pernah membicarakan hal ini dengan pihak Kementerian Perhubungan.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Bayu Septianto
