Indeks Dana Parpol

Kenaikan dana bantuan Parpol sempat menjadi polemik lantaran Gubernur Anies Baswedan menuding kenaikan dalam APBD itu merujuk ke APBD-P yang diteken zaman Djarot Saiful Hidayat.

Lonjakan dana bantuan parpol di APBD DKI Jakarta 2018, yang mencapai 10 kali lipat dari sebelumnya, dianggap wajar oleh Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik.

Pemerintah menyetujui kenaikan bantuan keuangan kepada partai politik dari Rp108 menjadi Rp1.000 per suara.

KPK menyatakan penambahan nilai bantuan pemerintah ke partai politik harus dibarengi dengan pengawasan berupa audit dari BPK RI.

FITRA menyarankan pemerintah memperhatikan tiga hal dalam revisi aturan soal penambahan dana parpol.

Partai diminta lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap untuk memproses kenaikan dana parpol yakni sebesar Rp1.000 per suara sah.

FORMAPPI menilai kenaikan dana parpol bukan jaminan akan bebas korupsi. Perlu pengawasan dan transparansi dalam penggunaannya.

ICW mendesak agar kenaikan dana parpol harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas yang selama ini kurang menjadi perhatian.

Sri Mulyani mengklaim besaran nominal bantuan dana parpol sebesar Rp1.000 per suara sah telah mendekati angka yang direkomendasikan KPK.

Kenaikan dana parpol 2017 meningkat dari Rp108 per suara menjadi Rp1.000 per suara.