Indeks Daerah Otonomi Baru

Pemekaran terhadap Kabupaten Ketapang dibutuhkan sebagai upaya pemerataan pembangunan.

Pembentukan polda di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua menghadapi tantangan, salah satunya soal pengurusan lahan untuk kantor polda. 

Menurut Jokowi, moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) di Pantar, Nusa Tenggara Timur, telah diserahkan kepada presiden terpilih. 

Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilu di daerah otonomi baru (DOB) dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tito sebut dengan Perppu, maka kewenangan DPR akan semakin berkurang karena hanya miliki 2 pilihan menerima atau menolak.

Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan sejak 2014 telah mengusulkan 7 pemekaran provinsi Papua berdasarkan wilayah adat.

Dalam rangkaian pertemuan itu, Menko Airlangga meminta MRP untuk ajukan uji materi ke MK. Sementara Ketum PPP & PAN sepakat DOB ditunda.

MRP desak rencana pemekaran dan pembentukan DOB, ditunda sampai ada keputusan final dari MK. Pemerintah dinilai tergesa-gesa dan tidak partisipatif.

Koalisi sipil mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana pembentukan 3 provinsi baru di Papua.

Moratorium pemekaran daerah tidak berlaku di Papua, karena ada sejumlah desakan agar ada provinsi baru.

Total ada 181.067 kertas suara dan 176.928 orang atau 97,7 persen memilih merdeka.

Mendagri Tjahjo Kumolo menimbang pemerintah Indonesia setuju permintaan dua provinsi baru di Papua.

Mendagri mengatakan, sejak dimulai tahun 1999 hingga sekarang, ternyata tidak semua daerah pemekaran baru bisa mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan warganya.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyaksikan Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad menandatangani dokumen Konsolidasi Nasional Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar mendorong pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), yakni Bogor Barat, Sukabumi Utara dan Garut Selatan. Pemekaran ketiga wilayah itu sudah memungkinkan dan tinggal melakukan penyempurnaan, seperti batas wilayah.