Yenny berharap, jajaran menteri yang nantinya akan dipilih Presiden Jokowi harus mampu mengimplementasikan dan mengartikulasikan visi presiden lima tahun ke depan.
Adian langsung tutup mulut saat dicecar oleh awak media soal pertemuannya dengan Jokowi itu. Santer kabarnya pertemuan itu membahas posisi menteri pada kabinet pemerintahan Jokowi periode kedua.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, baru mengetahui komposisi kabinet untuk menteri yakni 55 persen profesional dan 45 persen partai politik.
Arsul Sani mengklaim pertemuan informal antara partai politik pendukung dengan Jokowi tak pernah ada, yang ada hanyalah pertemuan bilateral antara Jokowi dengan masing-masing partai politik.
Bila Jaksa Agung dipilih bukan dari kader partai, seharusnya Menkumkam dan Menkopolhukam juga demikian. Agar kepentingan hukum tak dicampuri urusan politik.
Sekjen Partai NasDem Johny G Plate mengaku permasalahan menteri sudah dibahas di internal koalisi. Namun, untuk daftar nama dan formasi, semua diserahkan kepada Jokowi selaku presiden.
Hasto mengatakan PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap keputusan Presiden Jokowi untuk membentuk dua kementrian baru, yaitu ekonomi kreatif dan investasi.
PKB diketahui pernah meminta jatah 10 kursi menteri dalam Kabinet Kerja jilid II. Namun, Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan partainya siap menerima berapapun Jokowi mengambil nama-nama dari PKB.
Salah satu yang dilakukan Jokowi adalah akan mengecek rekam jejak calon menterinya nanti terutama yang berkaitan dengan masalah hukum dan profesionalitasnya.
Politikus Golkar Bambang Soesatyo mengusulkan Munas Partai Golkar dilakukan setelah pelantikan presiden dan pelantikan kabinet baru Jokowi-Ma'ruf agar partainya tidak dituding mengincar kursi.
Ketua TKN Erick Thohir mengemukakan ada yang berupaya membangun narasi yang menguntungkan pihak tertentu dengan menyebar daftar kabinet Jokowi-Ma'ruf beberapa waktu lalu.