Masuk tirto.idIndeks Bursa Karbon
Jokowi: Potensi Bursa Karbon Indonesia Capai Rp3 Ribu Triliun
Jokowi menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan pasar karbon. Angkanya bahkan mencapai Rp3 ribu triliun.
Bursa Karbon Segera Meluncur, Celios: Tanpa Pajak Agak Berat
Bhima Yudhistira mengatakan, peluncuran bursa karbon pada 26 September 2023 akan menghadapi tantangan berat jika tidak didahului dengan pajak karbon.
OJK Tunjuk BEI Jadi Penyelenggara Bursa Karbon
OJK memberikan izin usaha penyelenggaraan Bursa Karbon BEI melalui KEP-77/D.04/2023. Izin tersebut diberikan pada Senin, (18/9/2023) kemarin.
Bursa Karbon Meluncur 26 September 2023, Apa Saja Fungsinya?
Ketua OJK Mahendra Siregar akan meresmikan Bursa Karbon pada 26 September 2023 mendatang.
Aturan Bursa Karbon: Penyelenggara Harus Punya Modal Rp100 M
Penyelenggara bursa karbon wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp100 miliar, serta dilarang berasal dari pinjaman.
Menko Luhut: RI Siap Luncurkan Bursa Karbon pada September 2023
Perdagangan karbon dianggap bisa mempercepat usaha Indonesia untuk memenuhi target net-
zero emission pada 2060 mendatang.
zero emission pada 2060 mendatang.
Menanti Untung Jualan Karbon, RI Harus Punya Aturan yang Jelas
Indonesia belum punya aturan jelas untuk pasar karbon di Indonesia dan hanya berkutat dengan masalah karbon yang dihasilkan PLTU.
OJK Targetkan Bursa Karbon Beroperasi September 2023
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menargetkan bursa karbon bisa berjalan pada September 2023.
Bahlil: Pelaku Usaha Perdagangan Karbon Harus Daftar ke KLHK
Bahlil Lahadalia meminta pelaku usaha segera melakukan registrasi perdagangan karbon ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
ESDM Luncurkan Perdagangan Karbon Subsektor Pembangkit Listrik
Kementerian ESDM telah menetapkan nilai PTBAE-PU kepada 99 unit PLTU Batubara (42 perusahaan) yang akan menjadi peserta perdagangan karbon.
Celios Minta Pemerintah Perbaiki Aturan Pasar Karbon di RUU PPSK
Bhima Yudhistira menilai, perlu ada perbaikan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) yang diinisiasi oleh pemerintah.
