Indeks Bgn

Purbaya menjelaskan bahwa proses pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Kemenkeu, tetapi juga melibatkan lembaga lain.

Kejagung melakukan penjemputan paksa terhadap eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta Sonny Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Purbaya menyebutkan angka pagu anggaran MBG untuk saat ini sudah dipangkas menjadi Rp268 triliun dari sebelumnya Rp335 triliun.

Menkum Supratman mengatakan Presiden Prabowo selama ini terus mengingatkan pejabat negara agar tak melakukan pelanggaran.

Tim penyidik Kejaksaan Agung merampungkan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) setelah berlangsung kurang lebih 15 jam.

Prabowo menargetkan jangkauan program MBG masif hingga puluhan juta anak guna mendorong kemajuan ekonomi nasional.

Dadan Hindayana dan 2 eks pimpinan BGN mengatur proses verifikasi di portal pengajuan mitra MBG.

Eks Kepala BGN Dadan Hindayana ditahan Kejagung bersama dua mantan wakilnya, Sony Sanjaya, dan Lodewyk Pusung. Rumah ketiganya ikut digeledah.

Ketiganya melakukan proses pengadaan barang dan jasa di BGN dengan melakukan intervensi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, meminta seluruh unsur pemerintahan menghindari pelanggaran hukum dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Dadan Hindayana bersama dua mantan wakil kepala BGN, Sonny Sanjaya dan Lodewyk Pusung mengenakan rompi berwarna merah muda dengan tangan terborgol.

Prabowo merombak pimpinan BGN dengan mencopot Dadan Hindayana. Nanik S. Deyang ditunjuk sebagai Kepala BGN yang baru usai evaluasi.

Dasco mengapresiasi langkah pemerintah yang mengevaluasi pimpinan BGN setelah mendengar aspirasi masyarakat, penerima manfaat, hingga saran DPR.

Nanik S. Deyang ditunjuk menjadi Kepala BGN yang baru. Nama Nanik tidak bisa dilepaskan dari dunia jurnalistik hingga politik. Berikut ini profilnya.

Perombakan dilakukan karena adanya temuan ketidakdisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dan pengelolaan program MBG.

IDAI merekomendasikan agar Kemenkes mendesak BGN untuk merevisi pedoman distribusi agar sesuai dengan standar kesehatan dan hukum positif yang berlaku.

BGN menegaskan proses pengajuan titik SPPG dilakukan sepenuhnya secara daring dan tidak dipungut biaya.

Aplikasi tersebut digunakan oleh setiap penanggung jawab di sekolah hingga Posyandu tempat penerimaan MBG.

Jual-beli SPPG ini terjadi dengan modus mengatasnamakan pejabat BGN atau mengklaim punya kedekatan dengan pejabat BGN.

Dia membuktikannya dengan hadir di Bareskrim Polri untuk berkoordinasi mengenai banyaknya penipuan yayasan SPPG.