Indeks Bawaslu

Sebanyak 7.026 pendukung calon independen namun dinyatakan telah meninggal dunia ditemukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat.

Bawaslu RI temukan banyak pelanggaran saat memverifikasi faktual bakal calon perseorangan untuk Pilkada 2020.

Sebanyak 467 KTP dari ASN, TNI-Polri hingga perangkat desa ditemukan Bawaslu Kapuas Hulu untuk digunakan mendukung calon independen.

Sebagai konsekuensi tetap digelarnya Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19, Bawaslu ingin adanya jaminan perlindungan kesehatan terhadap penyelenggara Pilkada 2020.

Pilkada tetap digelar tahun ini. Sangat mungkin banyak masalah muncul.

Agak sulit menjerat Bupati Klaten Sri Mulyani karena saat ini ia belum menjadi calon tetap dan belum masuk masa kampanye.

Muka Bupati Klaten Sri Mulyani tertempel di bansos dari pemerintah pusat. Ia diduga menyalahgunakan wewenang untuk pencitraan.

DKPP menyakan dugaan suap terjadi saat Wahyu aktif sebagai komisioner KPU.

Bawaslu akan melaporkan Wahyu Setiawan ke DKPP karena dianggap melanggar kode etik.

Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, KPU segera membuat aturan secara spesifik untuk akomodir putusan MK.

Sistem elektoral di Indonesia masih membuka peluang bagi jual-beli suara dalam pemilu.

Bawaslu membuka lowongan CPNS 2019 sebanyak 319 formasi. Lowongan ini terbuka bagi para lulusan S1, D3, D4 dan S2 berbagai jurusan. 

Formasi CPNS Bawaslu 2019 dibuka dengan jumlah lowongan sebanyak 319. Pelamar CPNS Bawaslu 2019 harus memenuhi sejumlah persyaratan umum dan khusus.

Bawaslu berharap ada pengadilan pemilu khusus bbukan dilakukan Bawaslu, tetapi dilakukan pengadilan khusus seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Terkait penyelenggaraan Pilkada 2020 KPU sudah melakukan uji publik dan sudah merapikan atas masukan-masukan dari publik.

Bawaslu menyatakan tidak menerima laporan atau menemukan kasus pembuangan amplop surat suara Pemilu 2019 di Boyolali, Jawa Tengah.

Saat menjawab gugatan kubu Prabowo-Sandi di MK, Bawaslu menyatakan tidak pernah menerima laporan atau menemukan pelanggaran netralitas Polri dan BIN di Pilpres 2019.  

Denny Indrayana mengatakan, tudingan itu didasari pada Asersi Atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang dikeluarkan Bawaslu.

Bawaslu membawa bukti dan dokumen keterangan untuk menjawab dalil BPN Prabowo-Sandi yang menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

Majalah Tempo menulis bahwa ada anggota Tim Mawar terlibat kerusuhan 22 Mei. Aktivis menilai itu perlu diusut seterang-terangnya.