Indeks Bawaslu

Bawaslu Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menerima tiga laporan terkait politik uang pada masa tenang atau sehari menjelang pencoblosan.

Bawaslu Kota Surabaya menyebut laporan dugaan ‘serangan fajar’ di Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, tidak benar.

Di masa sekarang, bansos COVID-19 bisa jadi wujud konkret politik uang. Oleh karena itu Bawaslu diminta lebih proaktif dan jeli.

Sebanyak 1.420 TPS tak penuhi protokol kesehatan; 1.024 TPS memiliki petugas yang positif COVID-19; 5.744 TPS sulit dijangkau; 2.442 TPS tak ramah difabel.

Pilkada 2020 diwarnai ribuan dugaan pelanggaran. Baru ratusan yang masuk ke tahap penyidikan. Bawaslu pun diminta lebih cepat.

Jelang Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember, sebanyak tiga pengawas TPS dan 14 petugas KPPS di Gunung Kidul ditemukan positif COVID-19.

APD yang perlu didistribusikan seperti masker, face shield, hand sanitizer, hingga alat pengukur suhu tubuh ke 22 kabupaten/kota.

KPU RI menyatakan proses persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sudah berjalan lancar dan berlangsung sesuai jadwal.

Efek buruk dari kampanye pilkada 2020 di media sosial mulai merebaknya hoaks hingga penggunaan bot.

KPU mengajukan draf perubahan peraturan KPU (PKPU) terkait pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara untuk Pilkada Serentak 2020.

Wali Kota Risma dilaporkan dan dituding patut masuk penjara karena melanggar ketentuan Pilkada 2020. Motif politis mencuat.

Bawaslu melayangkan surat teguran kepada tiga Paslon Pilbup Karawang karena mengabaikan protokol kesehatan saat kampanye.

Anggota Bawaslu Provinsi Papua, Ronald Manoach belum bisa menyampaikan pendukung paslon mana yang menyerang kantor tersebut.

Bawasalu Depok, Jawa Barat, menemukan 15 pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 selama masa kampanye 10 hari kedua.

Bawaslu Jawa Barat menemukan pelanggaran kampanye oleh calon kepala daerah di Kabupaten Indramayu dengan menggelar festival mancing.

Indonesia dinilai tak bisa seperti Pemilukada di Korea Selatan yang menjalankan Pemilu di tengah pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat. 

KPU dan Bawaslu sepakat untuk merevisi kembali Undang-Undang Pemilukada di masa pandemi COVID-19.

Menurut Wapres Ma'ruf Amin penyakit yang menyerang netralitas ASN akan kembali kambuh setiap lima tahun sekali.

Beberapa ancaman dialamatkan kepada paslon yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Tapi, apakah itu benar-benar dilaksanakan?

Proses hukum dugaan kasus ijazah palsu, penipuan, penggelapan, hingga UU ITE kandidat Pilkada 2020 menurut Tito bisa ditunda terlebih dahulu.