Indeks Banggar Dpr Ri

DPR mendapatkan jatah Rp600 miliar dari total anggaran Rp5,7 triliun untuk penataan kawasan parlemen dalam RAPBN 2018, tidak termasuk untuk pembangunan apartemen.

Koordinator aksi FITRA Apung Widadi menganggap pengajuan kenaikan anggaran DPR untuk 2018 sebesar Rp5,7 triliun terlalu besar di tengah masa defisit negara.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta DPR untuk memastikan usulan kenaikan anggaran RP5,7 T bukan untuk kepentingan pribadi.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjelaskan, anggaran Rp5,7 T itu bukanlah anggaran final, karena keputusan anggaran akan dilakukan saat rapat paripurna dan menunggu pidato Presiden soal nota keuangan.

Ketua Badan Anggaran DPR Aziz Syamsuddin mengaku tidak mengetahui kenaikan anggaran DPR sebesar 5,7 triliun untuk 2018, yang salah satunya digunakan untuk membangun gedung baru DPR.

Badan Anggaran DPR setuju RUU tentang Perubahan APBN Tahun 2017 dibawa ke Rapat Paripurna dan disepakati menjadi undang-undang.

Mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Melchias Markus Mekeng membantah menerima uang sebesar 1,4 juta dolar AS terkait pengadaan KTP-Elektronik (e-KTP).

Mantan anggota Banggar DPR RI dari Fraksi PDIP, yang kini menjabat Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey membantah dirinya terlibat korupsi e-KTP.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Jazilul Fawaid mengatakan, pihaknya menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua untuk mengetahui sejauh mana penggunaan anggaran di bumi Cenderawasih tersebut.