Indeks Banggar Dpr Ri

Banggar DPR menyetujui target tax ratio di RAPBN 2020 turun dibanding tahun lalu menjadi 10,57 hingga 11,18 persen dari PDB. 

Penyidik KPK mencecar mantan ketua Banggar DPR, Kahar Muzakir dan dua anggota dewan soal pembahasan alokasi DAK di APBN-P 2016. 

KPK akan memeriksa dua anggota DPR-RI Ahmad Rizki Sadig dan Eka Sastra terkait kasus dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen.

Aziz enggan berkomentar terkait potensi adanya politisasi dari program dana kelurahan karena digagas menjelang Pilpres 2019.

Banggar DPR dan Komisi II sedang mencari cantolan hukum untuk dana saksi.

"Karena tidak ada dasar hukumnya. Kalaupun dibuat dasar hukumnya PP, tapi kan tidak ada cantolan UU-nya"

Anggaran subsidi energi dipangkas sebesar Rp4,19 triliun dari semula yang diusulkan Rp164,09 triliun menjadi Rp159,9 triliun.

RAPBN 2019 yang disepakati oleh Banggar DPR RI, lebih rendah dari rapat kerja sebelumnya yang sebesar Rp1,635 triliun, menjadi  Rp1,634 triliun.

DPR RI menyetujui usulan realokasi anggaran Kemenperin sebesar Rp53,9 miliar untuk program peta jalan Making Indonesia 4.0.

Penambahan itu terjadi lantaran adanya peningkatan deviden dari beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada triwulan akhir 2018.

Mayoritas fraksi pun menyetujui, dan hanya fraksi Gerindra yang menolak naskah RAPBN 2018.

Dua asumsi yang mengalami perubahan dari postur RAPBN awal adalah nilai tukar rupiah yang sebelumnya dipatok Rp13.500 per dolar AS dan tingkat bunga SPN 3 bulan yang sebelumnya 5,3 persen.

Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro menyatakan pembangunan LRT Jabodebek tidak ada kaitannya dengan proyek Meikarta.

Kemenkeu dan Bappenas sedang mengkaji rencana pengadaan senjata, yang diusulkan Kemenhan dan Polri, pada 2018. Pengadaan itu akan memakai dana pinjaman.

Anggaran kunjungan ke luar negeri anggota DPR diusulkan naik dari Rp201,7 miliar menjadi Rp343,5 miliar karena mengikuti kurs Dolar.

DPR mendapatkan jatah Rp600 miliar dari total anggaran Rp5,7 triliun untuk penataan kawasan parlemen dalam RAPBN 2018, tidak termasuk untuk pembangunan apartemen.

Koordinator aksi FITRA Apung Widadi menganggap pengajuan kenaikan anggaran DPR untuk 2018 sebesar Rp5,7 triliun terlalu besar di tengah masa defisit negara.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta DPR untuk memastikan usulan kenaikan anggaran RP5,7 T bukan untuk kepentingan pribadi.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjelaskan, anggaran Rp5,7 T itu bukanlah anggaran final, karena keputusan anggaran akan dilakukan saat rapat paripurna dan menunggu pidato Presiden soal nota keuangan.

Ketua Badan Anggaran DPR Aziz Syamsuddin mengaku tidak mengetahui kenaikan anggaran DPR sebesar 5,7 triliun untuk 2018, yang salah satunya digunakan untuk membangun gedung baru DPR.