Indeks Badan Legislasi Dpr

Keempat RUU itu, yaitu: RUU Kepolisian RI, RUU TNI, RUU Keimigrasian, dan RUU Kementerian Negara.

Jika dipandang perlu, Badan Legislasi DPR dapat membentuk Panja Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan UU TPKS.

DPR dan Pemerintah mempunyai tenggat waktu dua tahun untuk membereskan UU Cipta Kerja.

Belum juga disahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menghilangkan pasal penting dan mengubah nama RUU.

Badan Legislasi DPR mengusulkan perubahan Prolegnas 2021 terhadap lima undang-undang.

Rieke Diah Pitaloka digantikan Komjen Pol (purnawirawan) Nurdin untuk menangani RUU HIP dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Selangkah lagi beleid mengenai perlindungan pekerja rumah tangga menjadi rancangan undang-undang.

Ketua DPR Puan Maharani menilai 248 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Daftar Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2020-2024 merupakan jumlah yang sangat besar, sehingga perlu ada RUU yang diprioritaskan.

Dalam draf itu tertulis formasi pimpinan MPR mendatang adalah sembilan anggota DPR dari fraksi berbeda dan satu untuk perwakilan DPD.

“Saya yakin Pak Jokowi membentuk Badan Legislasi Pemerintah ini," kata Sarmuji.