tirto.id - Ketua DPR Puan Maharani menilai 248 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Daftar Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2020-2024 merupakan jumlah yang sangat besar, sehingga perlu ada RUU yang diprioritaskan.
"Jumlah tersebut merupakan target yang prestisius DPR dan Pemerintah, perlu melakukan refocusing prioritas pada Daftar Program Legislasi Nasional," Kata Puan saat menberikan pidato penutup rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (17/12/2019).
Puan menambahkan DPR berkomitmen untuk merampungkan prolegnas. Menurutnya, legislasi tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga kualitas hidup berbangsa dan bernegara dari sisi politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Di saat yang sama, Puan juga menyinggung omnibus law dan RUU warisan atau carry over. Dia meminta pemerintah membahas komprehensif soal omnibus law. Adapun, RUU carry over perlu ada pengaturan lanjutan.
"RUU yang dikategorikan sebagai Omnibus Law merupakan hal baru bagi DPR maupun Pemerintah, sehingga diperlukan pembahasan yang komprehensif dan waktu yang cukup sehingga dapat menghasilkan produk legislasi yang solid dan berkualitas," kata Puan.
Sementara untuk RUU warisan anggota DPR periode sebelumnya, kata Puan, DPR dan Pemerintah perlu menyamakan persepsi terkait mekanisme carry over dari RUU itu, dan menetapkan cakupan mana dari RUU itu akan dilanjutkan atau materi apa saja yang perlu dikaji kembali.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Ringkang Gumiwang
