tirto.id - Pengelolaan laut Maluku telah disetujui pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masuk program strategis nasional periode 2018–2020. Hal itu disetujui dalam Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet dipimpin Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 21 Februari 2017.
Bahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Menterinya, Susi Pudjiastuti telah menyetujui mengalokasikan dana Rp1,8 triliun untuk tahun anggaran 2018.
"Rp1,8 triliun ini bagian dari Rp4 triliun yang telah disetujui Menteri Susi untuk mendorong pengelolaan laut Maluku dengan potensi lestari ikan 1,63 juta ton/tahun, disamping udang, terumbu karang dan aneka sumber daya hayati lainnya periode 2018-2020," ujar Gubernur Maluku, Said Assagaff di Ambon, Kamis, (23/2/2017) seperti dilansir dari Antara.
Gubernur mengemukakan, Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku dengan melibatkan tim dari Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon telah menyusun program mengarahkan daerah ini sebagai sentra perikanan nasional.
"Terpenting tujuannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sehingga tidak perlu mempersoalkan menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat penyelenggaraan Sail Banda di Ambon pada 2010," katanya.
Apalagi, LIN itu membutuhkan adanya lembaga yang konsekuensinya perlu anggaran besar sehingga bila memiliki strategis pengelolaan yang profesional, maka tinggal memanfaatkan dana Rp4 triliun yang dijanjikan Menteri Susi.
"Jadi tinggal kebutuhan anggaran untuk pengembangan maupun pengelolaan sektor kelautan dan perikanan diajukan, selanjutnya direalisasikan sesuai peruntukkannya sehingga lebih optimal dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat," tandas Gubernur.
Kadis Kelautan dan Perikanan Maluku, Romelus Far-Far, mengemukakan, daerah ini memiliki potensi sumber daya ikan di pada tiga wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yakni laut Seram mencapai 578.000 ton/tahun dengan wilayah tangkapan, Airbuaya, Namlea,Taniwel, Wahai dan Bula.
Selain itu, WPP laut Banda, mencapai 248.400 ton/tahun dengan wilayah tangkapan Ambon, Leksula, Piru, Banda, Geser, Tual, Wonreli dan Ilwaki.
Begitu pula, WPP Laut Arafura, mencapai 792.100 ton/tahun dengan wilayah tangkapan, Dobo, Aru, Elat dan Saumlaki.
Potensi sumber daya air tawar di Maluku, memiliki luas area budidaya mencapai 36.251 hektare yang terdiri dari kolam 7.600 hektare, sungai 3.750 hektare, situ/rawa/embung 262,5 hektare, waduk 27,5 hektare serta danau 60 hektare.
Sedangkan, potensi areal budidaya air payau di Maluku dengan luasnya mencapai 191.450 hektare. Komoditi ekonomis yang dapat dikembangkan adalah udang windu dan bandeng, tersebar di pulau Seram dan pulau Buru.
Penulis: Mutaya Saroh
Editor: Mutaya Saroh
