Pemilu Israel: Kapan Pemerintahan Baru Dibentuk & Siapa PM-nya?

tirto.id - Pemilu parlemen Israel telah berakhir dan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu gagal meraih dominasi yang ia butuhkan untuk kesekian kalinya segera membentuk pemerintahan. Namun, hal itu bukan berarti PM Israel terlama itu kehilangan potensi untuk kembali berkuasa. Hal itu akan ditentukan oleh bagaimana proses pembentukan pemerintahan berjalan dalam beberapa pekan mendatang.

Pemilu parlemen di wilayah Zionis di Asia Barat itu sebelumnya telah berlangsung pada Selasa (27/10/2026) lalu. Knesset, nama lembaga parlemen Israel, kini telah memiliki komposisi partai baru untuk mengisi 120 kursi di dalamnya.

Akan tetapi, seturut Al Jazeera, pemilu telah menunjukkan hasil yang tak memuaskan, baik bagi Netanyahu maupun kandidat PM terkuat lainnya, Gadi Eisenkot. Keduanya gagal meraih dominasi kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan secara mulus.

Pemilu parlemen Israel tahun ini telah menunjukkan adanya tiga blok besar yang saling berebut suara. Blok Netanyahu, yang terdiri dari partai sayap kanan ekstrem dan ultra ortodoks, meraih 53 kursi. Blok Eisenkot, berisikan partai oposisi dan berhaluan sentris-kanan, meraih 48 kursi. Kemudian, blok ketiga adalah koalisi partai Arab (Joint List dan Ra’am) yang mendapat 19 kursi.

Dalam sistem hukum yang berlaku di wilayah itu, suatu blok politik memerlukan setidaknya 61 dari total 120 kursi parlemen untuk membentuk pemerintahan dengan mulus. Tanpanya, proses pembentukan pemerintahan akan berlangsung rumit dan berpotensi tinggi menghadapi situasi kebuntuan.

Seperti yang terjadi kini, misalnya, penghitungan suara dalam pemilu legislatif Israel telah usai, namun siapa yang jadi PM selanjutnya masih jadi teka-teki. Jawaban atas pertanyaan itu baru bisa ditengarai setelah berminggu-minggu lobi yang akan terjadi setelah ini.

Bagaimana dan Kapan Pemerintahan Israel Terbentuk?

Secara resmi, proses pembentukan pemerintahan baru di wilayah Zionis itu akan dimulai setelah tanggal 4 November 2026. Tanggal itu merupakan batas waktu pengesahan hasil pemilu oleh Presiden Isaac Herzog.

Usai hasil pemilu diresmikan, Knesset yang baru akan dilantik enam hari setelahnya, yakni pada 10 November. Setelah itu, barulah pemerintahan Israel yang baru akan secara formal mulai diupayakan untuk dibentuk.

Upaya ini dimulai dengan penunjukkan blok politik untuk diberikan mandat pembentukan pemerintahan oleh Herzog. Presiden Israel diperkirakan akan mengambil keputusan ini setelah berdialog dengan para pemimpin partai dan memilih kandidat berdasarkan seberapa besar peluang kandidat itu membentuk koalisi pemerintahan.

Setelah itu, kandidat yang ditunjuk Herzog memiliki waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahan. Jika pada akhirnya gagal, kandidat yang dipilih pertama memiliki opsi tambahan waktu selama 14 hari untuk kembali mencoba upaya pembentukan pemerintahan.

Pada waktu tersebutlah pemerintahan baru di Israel idealnya terbentuk. Hal ini berarti pemerintahan baru di Israel berpotensi terbentuk pada 9 Desember jika kandidat yang dipilih pertama kali berhasil menyelesaikannya dalam 28 hari. Jika tidak, terdapat opsi perpanjangan waktu hingga 23 Desember.

Akan tetapi, jika batas waktu itu terlewat tanpa hasil, maka Isaac Herzog memiliki opsi untuk meminta blok politik lain membentuk pemerintahan. Batas waktu untuk kandidat kedua adalah 28 hari, yang berarti 20 Januari 2027.

Jika masih tetap gagal, opsi lain yang mungkin dilakukan adalah penunjukkan kandidat alternatif ketiga. Penunjukkan ini didasarkan pada suara mayoritas Knesset dan mandat pembentukan pemerintahan akan dilangsungkan dalam 14 hari.

Jika opsi tersebut juga tetap gagal, maka Knesset dibubarkan. Hal itu berarti pemilu parlemen akan kembali digelar untuk kali kedua dan tahap-tahap pembentukan pemerintahan yang sama akan diulangi.

Siapa yang Berpotensi Jadi PM Israel Selanjutnya?

Tidak adanya kemenangan mutlak dalam pemilu parlemen Israel tahun ini membuat sosok yang berpotensi jadi PM Israel selanjutnya masih fluktuatif. Setiap kubu masih memiliki potensi untuk berkuasa.

Salah satu tahap yang krusial untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan itu terjadi pada 11 November mendatang, yakni ketika Presiden Isaac Herzog pada akhirnya memilih siapa kandidat pertama yang diberi wewenang untuk membentuk pemerintahan.

Sejauh ini, sosok yang digadang-gadang berpotensi jadi kandidat pertama adalah Netanyahu dan Eisenkot. Keduanya kini memimpin partai dengan perolehan kursi terbanyak dalam pemilu.

Netanyahu, dengan partai Likud-nya, memperoleh 27 kursi dari total 53 kursi yang didapat koalisi petahana. Sementara itu, partai Eisenkot, Yashar, meraih 21 kursi dari total 48 kursi yang didapat koalisi oposisi.

Al Jazeera menyebut sosok yang akan dipilih dari kedua kandidat itu masih sulit diprediksi. Namun, laporan mereka turut menyitir media lokal Yedioth Ahronoth disebutkan bahwa kubu Eisenkot punya potensi lebih untuk dipilih jadi kandidat pertama.

Potensi Eisenkot jadi kandidat pertama lebih tinggi karena kesamaan visi bloknya dengan koalisi partai Arab: menghentikan kekuasaan Netanyahu. Hal ini membuat koalisi partai Arab berkemungkinan menyarankan Isaac Herzog untuk memilih Eisenkot jadi kandidat pertama dan meningkatkan peluang terbentuknya pemerintahan.

Hanya saja, kedua kubu tersebut tak memiliki garis ideologis yang sama. Eisenkot dan sejumlah partai sayap kanan dalam koalisinya, telah secara terbuka menyatakan keengganan mereka bekerja sama dengan partai Arab untuk membentuk pemerintahan.

Partai Arab di Israel telah lama dianggap sebagai kendaraan politik komunitas Palestina yang tinggal di Israel. Hal ini membuat prasangka politik terhadap mereka merupakan sikap yang populer di antara para politikus Zionis.

Meski begitu, belakangan ratusan masyarakat sipil Israel turun ke jalan dan mendesak koalisi partai oposisi untuk bekerja sama dengan partai Arab.

Tuntutan itu kini juga mulai disuarakan oleh kelompok masyarakat sipil di Israel. Raluca Ganea, salah satu pendiri kelompok Zazim, mengatakan bahwa koalisi antara blok oposisi dan partai-partai yang dipimpin oleh warga Arab merupakan “satu-satunya jalan ke depan bagi demokrasi Israel secara keseluruhan”.

Selain itu, Isaac Herzog juga telah mendorong para politisi untuk meninggalkan sikap partisan yang kaku dan mencari “solusi kreatif” guna memperlancar proses pembentukan pemerintahan yang baru. Ia sebelumnya juga telah mendorong semua pihak untuk mencegah terjadinya pemilu putaran kedua.

Sementara itu, kubu Netanyahu telah secara terbuka menutup peluang bagi koalisinya untuk bekerja sama dengan partai Arab. Seturut The Guardian, Likud bahkan menuduh perolehan suara partai Arab dalam pemilu merupakan hasil dari campur tangan pihak asing dan menyebutnya sebagai “pencurian suara".

Jika ditilik dari hitung-hitungan perolehan suara, kubu Netanyahu sendiri masih berpeluang untuk membentuk pemerintahan, mengingat koalisinya meraih 57 kursi Knesset. Hanya saja, peluang terjadinya kerja sama antara kubu Eisenkot dan partai Arab merupakan potensi signifikan yang dapat mencagah Netanyahu kembali terpilih.

Terlebih, statusnya sebagai petahana membuatnya akan terus memerintah selama kebuntuan terkait pembentukan pemerintahan terus berlanjut. Hal ini membuatnya terus berkuasa sebagai PM sementara selama beberapa bulan, bahkan jika ia gagal membentuk pemerintahan baru pada pemilu kali ini.