Pemilu Israel Berakhir Buntu, Karier Netanyahu Dipertaruhkan

tirto.id - Pemilu parlemen di Israel dilaporkan berakhir tanpa pemenang berarti. Hal ini membuat siapa yang akan menjadi perdana menteri (PM) wilayah Zionis belum dapat dipastikan dalam beberapa pekan, dan bahkan hitungan bulan ke depan. Hasil pemilu ini juga membuat peluang kembali berkuasanya PM petahana, Benjamin Netanyahu, memudar meski tak sepenuhnya tertutup.

Menukil CNN, Komisi Pemilihan Umum Israel menyatakan pemilu parlemen Israel tahun ini tidak memiliki pemenang yang berarti. Setelah semua suara dihitung, komisi menyebut tak ada kubu mendominasi perolehan kursi parlemen yang diperlukan bagi para kandidat untuk membuat pemerintahan.

Koalisi sayap kanan ekstrem dan ultra ortodoks yang dipimpin partai Netanyahu, Likud, dilaporkan hanya meraih 53 kursi. Sementara koalisi sentris pimpinan tokoh oposisi Gadi Eisenkot, hanya meraih 48 kursi.

Dalam sistem hukum Israel, tiap blok politik diwajibkan memperoleh setidaknya 61 kursi di parlemen Knesset untuk membentuk pemerintahan. Tanpanya, proses pembentukan pemerintahan akan berlangsung alot.

Baik Netanyahu maupun Eisenkot disebut gagal untuk mencapai ambang batas tersebut. Hal ini membuat pembentukan pemerintahan Israel yang baru memerlukan lobi politik dan berpotensi besar buntu.

Sesuai tata cara pembentukan pemerintahan di Israel, kini Presiden Isaac Herzog akan menggelar konsultasi dengan seluruh partai peraih kursi Knesset. Konsultasi ini akan menentukan siapa yang akan diberi mandat untuk membangun pemerintahan.

Blok politik yang diberikan hak untuk membuat pemerintahan itu kemudian akan diberi waktu 28 hari dengan potensi perpanjangan 14 hari untuk melakukan hal tersebut. Jika gagal, hak tersebut akan diberikan kepada blok lain untuk membentuk pemerintahan dalam kurun waktu 28 hari berikutnya.

Sama-sama Tak Menang, tapi Netanyahu Lebih Diuntungkan

Meskipun Netanyahu gagal meraih kemenangan berarti untuk membuatnya kembali memerintah, namun PM Israel terlama dalam sejarah itu tak benar-benar kalah. Statusnya sebagai petahana justru membuatnya sedikit lebih diuntungkan ketimbang lawan politiknya.

Sosok yang akan jadi PM Israel selanjutnya bergantung pada manuver politik yang terjadi di kemudian hari. Baik kubu Netanyahu maupun Eisenkot sama-sama berpotensi meraih kemenangan jika pada akhirnya berhasil menambah jumlah koalisi mereka.

Hanya saja, potensi manuver politik yang tersedia kini tak benar-benar menguntungkan bagi Eisenkot.

Walaupun tak meraih dominasi yang berarti, koalisi sayap kanan ekstrem dan ultra ortodoks Netanyahu disebut tetap kuat. Keselarasan ideologis yang dimiliki blok ini disebut membuat potensi pembelotan sekecil kutu. Hal itu membuat kubu Eisenkot tampaknya tak akan menemukan jalan keluar jika berharap pada lobi politik dalam merebut anggota koalisi Netanyahu sekarang.

Sementara itu, koalisi Eisenkot saat ini dibangun dengan tidak didasarkan pada keselarasan ideologis. Kekuatan blok di kubu Eisenkot justru terdiri dari pihak yang berkeinginan politik untuk menghentikan kekuasaan Netanyahu setelah berkuasa selama tiga dekade terakhir. Walaupun berhasil mencegah blok Netanyahu mencapai keunggulan berarti dalam pemilu, namun tujuan itu terbilang lebih mudah goyah.

Akankah Kubu Eisenkot Merangkul Koalisi Partai Arab?

Eisenkot sebenarnya masih memiliki potensi kemenangan jika mau bekerja sama dengan koalisi partai Arab. Dalam pemilu kali ini, koalisi partai Arab meraih suara terbesar dalam sejarah, membuat mereka untuk pertama kalinya mendapatkan 19 kursi perlemen.

Sebagaimana Eisenkot, koalisi partai Arab juga menginginkan kekuasaan Netanyahu dihentikan. Kerja sama dengan mereka dapat membuat Eisenkot mencapai dominasi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan. Namun, status mereka sebagai wakil politik komunitas Arab di Israel telah menjadikan potensi ini sulit diwujudkan.

Eisenkot terang-terangan mengatakan keengganan pihaknya untuk bekerja sama dengan partai Arab. Anggota koalisinya dari kelompok sayap kanan juga menyatakan keengganan mereka membentuk pemerintahan “yang bergantung pada partai Arab”.

Pada Rabu (28/10/2026), anggota blok Eisenkot yang memimpin partai kiri Demokrat, Yair Golan, menyebut bahwa keengganan politisi untuk bekerja sama dengan partai Arab merupakan sebuah “ketakutan”. Melalui akun X, ia mendorong kubunya untuk bekerja sama dengan partai Arab sembari menyebut bahwa Israel tidak punya masa depan jika “tidak menghentikan rasisme”.

Sementara itu, seorang sumber anonim CNN menyebut bahwa Netanyahu kini berupaya untuk mencegah kemungkinan kerja sama Eisenkot dengan partai Arab terjadi. Ia mengatakan bahwa Netanyahu kemungkinan akan menekan sejumlah anggota parlemen yang beroposisi untuk tidak melakukan kerja sama tersebut.

Pada Kamis (29/10), partai Likud pimpinan Netanyahu mendesak badan intelijen domestik Israel, Shin Bet, untuk menyelidiki perkara yang mereka sebut “keterlibatan pihak asing yang melakukan intervensi dan menyuap para pemilih untuk mendukung partai-partai Arab”. Sebagian partai oposisi menyatakan tindakan itu merupakan langkah Netanyahu untuk merongrong hasil pemilu.

Sumber anonim CNNjuga menyebut bahwa Netanyahu juga memiliki rencana untuk “menetralkan kemungkinan kerja sama dengan segala cara”. Hal itu, katanya, “termasuk melancarkan serangan terhadap Iran atau meminta Presiden [AS] Donald Trump melakukan intervensi dalam politik Israel demi kepentingannya”.

Pihak oposisi sebelumnya dilaporkan telah mengungkap kekhawatiran bahwa kubu Netanyahu mungkin akan memanfaatkan krisis keamanan untuk menghambat atau menghalangi pembentukan pemerintahan yang baru. Hal ini, seiring banyaknya kabar bahwa Netanyahu rajin mendorong Trump untuk kembali melancarkan serangan gabungan terhadap Iran dalam beberapa bulan terakhir.

Sumber anonim CNN yang lain juga mempercayai bahwa Netanyahu “akan melakukan apa pun agar tidak perlu meninggalkan jabatan perdana menteri, termasuk dengan menciptakan kekacauan, baik di dalam negeri maupun luar negeri”.

Sementara itu, ketika kebuntuan terkait siapa PM Israel yang baru terus berlanjut, Netanyahu akan terus menjabat sebagai PM sementara. Kekuasaannya berpotensi terus berlangsung selama bulan-bulan ke depan sebagai PM sementara, selagi lobi politik masih buntu.