Kekuasaan di Serbia Direbut Mahasiswa, Reformasi Akan Terwujud?

tirto.id - Setelah 14 tahun didominasi oleh pengaruh politik Aleksandar Vučić, kekuasan di Serbia berhasil direbut koalisi tanpa pemimpin (leaderless), Student List. Koalisi yang tercipta dari aksi protes mahasiswa itu memenangkan pemilu umum tanggal 25 Oktober dan memaksa Vučić mengumumkan kekalahan. Namun, masa depan Serbia masih dilanda ketidakpastian.

Rakyat Serbia sebelumnya dilaporkan memadati jalanan pada Minggu (25/10/2026) untuk merayakan kekalahan Vučić dalam pemilu. Ibu Kota Beograd dipenuhi publik yang bersukacita, beberapa foto menampilkan jalanan yang lumpuh akibat keriaan tersebut.

Sementara itu, seturut laporan The Guardian, para pendukung koalisi Student List meneriakkan pesan kemenangan di markas besar mereka, sembari bertepuk tangan, menangis, dan saling berpelukan.

“Serbia tercinta, malam ini suara rakyat akhirnya terdengar,” tutur Radomir Saičić, seorang profesor di Universitas Beograd, mewakili para mahasiswa yang berkumpul di markas besar tersebut.

Hasil hitung cepat pemilu 25 Oktober sebelumnya telah menunjukkan kekalahan Partai Progresif Serbia (SNS) pimpinan Aleksandar Vučić. Koalisi Student List diproyeksikan memenangkan sekitar 53,3 persen suara, memberikan mereka 141 kursi di parlemen, jauh melampaui ambang batas 125 kursi untuk membentuk poros mayoritas.

Di sisi lain, SNS yang berhaluan populis sayap kanan hanya memperoleh 39,7 persen suara. Hal ini membuat mereka mendapatkan 103 kursi parlemen, menjadikan mereka hanya jadi oposisi yang vokal namun tidak memiliki pengaruh berarti.

Hasil hitung cepat itu membuat Aleksandar Vučić mengumumkan kekalahannya tak lama setelah pemungutan suara berakhir. Di sisi lain, para pendukung koalisi Student List macam Radomir Saičić bersuka ria atasnya.

“Malam ini kita merayakan kemenangan, esok kita membangun masa depan,” kata Radomir Saičić.

Apa yang diungkap Saičić itu kini menjadi kenyataan. Setelah kemenangan koalisi, kini publik Serbia dipertemukan pada pertanyaan tentang masa depan.

Kendati Partai Progresif Serbia (SNS) pimpinan Aleksandar Vučić kalah dalam pemilu, namun infrastruktur politik yang selama ini dibangun politikus senior itu tak ikut runtuh begitu saja. Sedangkan, koalisi Student List juga belum tampak memiliki arah perubahan yang konkret untuk mengubahnya.

Kenapa Partai Sekuat SNS Kalah dalam Pemilu?

Kekalahan SNS dalam pemilu Serbia pada 25 Oktober lalu berlangsung di tengah merosotnya reputasi publik pemerintahan Aleksandar Vučić dalam setidaknya dua tahun terakhir. Setelah berkuasa dan mendominasi lanskap politik Serbia selama 14 tahun, sosok Vučić jadi makin tak populer seiring tuduhan korupsi struktural dan autokrasi.

Selama sekitar dua tahun, gelombang anti-Vučić berhasil menemukan momentumnya untuk berkembang. Dimulai dari insiden runtuhnya kanopi di Stasiun Novi Sad pada 2024, gerakan ini telah berkembang lebih besar dengan tuntutan yang lebih luas untuk mereformasi pemerintahan yang lebih jujur dan adil.

Tuntutan-tuntutan tersebut meluas seiring meningkatnya kekhawatiran banyak pihak tentang arah kebijakan pemerintahan Vučić yang makin dekat ke autokrasi. Seturut analisis Institut Internasional untuk Studi Timur Tengah dan Balkan (IFIMES) dalam Eurasia Review, ada sejumlah faktor yang melatari kekhawatiran itu.

Beberapa faktor yang paling disorot adalah situasi supremasi hukum di Serbia selama kepemimpinan Vučić. Kepercayaan publik pada lembaga peradilan dan kejaksaan di negara Balkan itu telah merosot, seiring konsentrasi kekuasaan yang makin berpusat pada Vučić.

Independensi media juga jadi soal lainnya. IFIMES mencatat bahwa hal tersebut dilatari oleh “intervensi politik dan ekonomi terhadap media”.

Di tengah situasi itu, pendekatan SNS untuk mengarungi pemilu pada 25 Oktober juga dinilai gagal. Profesor bidang Sosiologi Politik dan Kebudayaan University College London, Eric Gordy, menyebut bahwa kegagalan SNS besar dipengaruhi oleh “tingkat partisipasi pemilih” dalam pemilu.

“Hampir 70 persen pemilih yang memenuhi syarat berpartisipasi dalam pemilu ini, meningkat dari 59 persen para pemilihan parlemen sebelumnya pada 2023,” tulis Gordy dalam artikelnya di laman The Conversation.

Gordy menjelaskan, SNS merespons situasi itu justru dengan strategi yang kontraproduktif. Strategi tersebut, katanya, berkisar pada upaya merekayasa perolehan suara, memecah suara dengan polarisasi, dan menurunkan tingkat partisipasi pemilih.

Strategi merekayasa perolehan suara seperti ini, kata Gordy, dilakukan SNS dengan praktik-praktik politik uang, pendaftaran ganda pemilih yang sama, manipulasi jumlah surat suara, dan pendaftaran pemilih yang tidak sesuai syarat (sudah pindah domisili atau meninggal dunia).

Sementara itu, strategi SNS lainnya yaitu menghimpun dukungan dengan menciptakan polarisasi politik antara berbagai haluan politik dengan koalisi Student List. Hal ini dilakukan beriringan dengan mempersulit akses pemilih diaspora di negara-negara dengan konsentrasi massa pro-koalisi untuk menekan angka partisipasi mereka.

Hanya saja, strategi-strategi itu pada akhirnya tak berhasil membuat SNS mendulang kemenangan dalam pemilu. Perolehan suara SNS bahkan gagal menempatkannya jadi poros oposisi yang berpengaruh dalam parlemen.

Kendati Menang, Koalisi Belum Tentu Bersatu Wujudkan Tujuan

Meskipun koalisi Student List di Serbia telah berhasil menyingkirkan Aleksandar Vučić dari pucuk kekuasaan, namun apa yang akan terjadi di negara bekas Yugoslavia ini masih diliputi ketidakjelasan. Hal ini berakar pada kuatnya pengaruh Vučić dalam institusi negara dan belum konkretnya langkah politik yang akan dilakukan koalisi perubahan yang dipimpin mahasiswa itu.

Selama lebih dari satu dekade, pengaruh Vučić di Serbia telah mengakar kuat. Sejumlah pihak bahkan menilai hal ini telah berlangsung secara berlebihan dan membuat pemerintahan Vučić condong mengarah ke autokrasi karena dominasi kontrol politisi itu dalam lembaga lintas sektor di Serbia.

Seturut Reuters, hal ini membuat periode awal kemenangan Student List jadi krusial. Setelah memenangkan pemilu, mereka kini punya waktu 90 hari untuk merumuskan bentuk pemerintahan yang jadi fondasi untuk mewujudkan pemerintahan Serbia yang lebih jujur dan adil.

Dalam keterangannya untuk Reuters, mantan Menteri Dalam Negeri Serbia Bozo Prelevic menyebut pemerintahan yang baru harus memungkinkan terjadinya “detoksifikasi” pengaruh Vučić di berbagai lembaga negara. Tanpa hal tersebut, SNS diproyeksikan akan tetap memiliki celah dalam melemahkan posisi pemerintahan yang baru.

Di tengah tantangan itu, Student List sejauh ini dianggap belum memiliki langkah konkret yang menjanjikan untuk mewujudkan hal tersebut.

Koalisi itu sebelumnya telah menunjuk tokoh-tokoh terkemuka pilihan untuk mewakili mereka dalam pemilu. Mereka terdiri dari 250 orang dengan latar belakang beragam, dari akademisi, pengacara, dokter, aktor, petani hingga musisi.

Para kandidat ini dipilih karena dianggap sejalan dengan tujuan koalisi. Namun, Eric Gordy menyoroti minimnya pengalaman politik mereka. Terlebih, mereka diproyeksikan akan menghadapi banyak godaan yang dapat “menjerumuskan mereka dalam praktik korupsi”.

Tak hanya itu, Gordy juga menyoroti perbedaan visi faksi-faksi dalam koalisi Student List. Ia menyebut setidaknya ada tiga faksi yang berpotensi mengubah arah politik koalisi tersebut.

Ketiganya adalah “kelompok demokratis radikal” yang disebut Gordy punya tujuan untuk mencegah kemungkinan Serbia jadi otoritarianisme; “kelompok demokratis prosedural” yang ingin mengakhiri korupsi dan memperkuat supremasi hukum”; serta “kelompok nasionalis” yang menilai pemerintahan Vučić tak memiliki tingkat nasionalisme yang seharusnya.

Ketiga faksi itu disebut Gordy berpotensi menciptakan intrik di dalam koalisi Student List. Perbedaan antara mereka, katanya, telah diredam untuk menggulingkan Vučić dan kini berpotensi menguat setelah tujuan awal mereka tercapai.

“Perbedaan ini mungkin akan melemahkan pemerintahan, tetapi justru akan memperkuat demokrasi di Serbia,” katanya, menekankan bahwa hal tersebut memiliki potensi positif jika dapat diselesaikan dalam kerangka perdebatan demokratis.

“Generasi saat ini memikul harapan sekaligus rasa frustrasi yang telah terakumulasi. Publik kini akan terus mengawasi apakah kesalahan-kesalahan masa lalu akan terulang kembali,” lanjut Gordy.