Presiden Serbia Mundur Setelah Didemo Berkali-kali

tirto.id - Presiden Serbia Aleksandar Vucic akhirnya mengundurkan diri setelah didemo selama setahun terakhir. Ini menandai berakhirnya periode kedua Vucic sebagai presiden dan memungkinkan dilangsungkannya pemilu presiden Serbia yang lebih cepat.

Seturut Reuters, Vucic mengumumkan pengunduran dirinya pada Minggu (27/9/2026). Seharusnya, politikus sayap kanan itu tetap berkuasa hingga Mei tahun depan dan tujuh bulan sebelum itu ia mengumumkan pengunduran diri.

Imbas pengunduran diri ini, Serbia kini diwajibkan oleh konstitusi mereka untuk memilih presiden yang baru dalam kurun waktu 90 hari. Selama periode tersebut, Ketua Parlemen Ana Brnabic akan bertindak sebagai presiden sementara hingga terpilihnya presiden baru.

Pada hari Vucic mengumumkan keputusan mengundurkan diri, ratusan pendukungnya dilaporkan bersorak di depan gedung Kepresidenan Serbia di Beograd. Sementara sang politikus mengibarkan bendera kepada mereka.

“Saya telah setia melayani Anda dan tanah air saya, Serbia, … saya bangga dengan apa yang telah kita lakukan bersama,” katanya kepada para pendukungnya.

Keputusan ini diambil Vucic setelah pemerintahannya secara konstan diprotes oleh konstituen mereka dalam setahun terakhir. Gelombang protes masyarakat sipil terus terjadi di Serbia imbas dugaan korupsi dalam pemerintahan Vucic dan arah pemerintahan politikus populis itu yang dinilai makin otoriter.

Gelombang protes itu bermula dari insiden runtuhnya kanopi stasiun kereta api di Kota Novi Sad pada 2024 lalu. Insiden ini menewaskan 16 orang dan memicu spekulasi bahwa hal tersebut merupakan dampak dari pemerintahan yang korup.

Protes kemudian terus bergema, para pengunjuk rasa yang dipimpin kaum muda Serbia menuntut pertanggungjawaban atas insiden itu, transparansi dalam proyek pembangunan pemerintah, diakhirinya korupsi sistemik, dan digelarnya pemungutan suara parlemen lebih awal.

Dalam banyak kesempatan, polemik ini telah menciptakan polarisasi antara mereka yang menentang pemerintahan Vucic dengan para pendukung politisi itu. Lebih dari 100 orang dilaporkan ditangkap terkait keterlibatan dalam bentrokan aksi unjuk rasa.

Tak sedikit aksi protes yang berakhir ricuh dan pemerintahan Vucic diduga telah menggunakan kekerasan yang eksesif terhadap para demonstran, termasuk pemukulan oleh polisi dan penahanan yang tak adil. Namun pihak berwenang membantah hal tersebut.

Pada akhirnya, setelah didemo berkali-kali, Vucic akhirnya mengundurkan diri pada Minggu lalu.

Siasat untuk Mencalonkan Diri sebagai Perdana Menteri

Meskipun keputusan Vucic untuk mengundurkan diri pada Minggu lalu terasa seperti kemenangan para pengunjuk rasa, namun tampaknya pengunduran diri dipilih Vucic justru untuk mengamankan kendali politiknya. Hal itu diduga hanya menjadi dalih agar ia dapat maju dalam pemilihan perdana menteri negara tersebut.

Melansir The Guardian, siasat itu tampaknya akan dilakukan Vucic dengan memanfaatkan pemilu parlemen dini pada Oktober mendatang. Pemilu parlemen dini itu sebelumnya telah diputuskan untuk meredam gelombang protes publik terhadap pemerintah.

Akan tetapi, pemilu parlemen dini itu juga membuka kesempatan Vucic untuk tetap berkuasa dengan cara lain. Jika partai sayap kanan yang ia pimpin, Serbian Progressive Party (SNS), menang dalam pemilu, Vucic berkemungkinan terpilih sebagai perdana menteri.

Siasat Vucic untuk tetap berkuasa di Serbia ini juga disebut merupakan gambaran umum dari perpolitikan negara itu. Para pendukung populisme Vucic yang selama ini berkuasa disebut enggan melepaskan kekuasaan mereka.

Dalam beberapa pekan terakhir, Vucic dilaporkan telah berkeliling di negara itu dengan liputan langsung media-media pro-pemerintah. Ia diliput untuk meresmikan jalan-jalan baru, menawarkan bantuan uang dan obat-obatan yang lebih murah, serta mengunjungi para pemilih di rumah mereka.

Vucic sendiri telah menjadi figur politik yang mendominasi Serbia dalam dua dekade terakhir. Kekuasaannya telah diwarnai dengan tuduhan korupsi yang merajalela, hubungan dengan organisasi kejahatan, dan upaya menekan kebebasan demokrasi seperti pembungkaman pers yang independen.

Parai Vucic, SNS, secara bertahap telah mengambil alih kendali semua lembaga negara sejak berkuasa pada 2012 lalu. Mereka dinilai telah melakukannya sembari menyangkal penyalahgunaan jabatan dan berulang kali berjanji untuk memerangi korupsi.