tirto.id - Pemerintah melalui skema pembiayaan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menyiapkan proyek pengembangan Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah menyediakan total investasi sebesar Rp3 triliun, yang terdiri dari Rp1,17 triliun biaya Capital Expenditure (CAPEX) dan Rp1,83 rriliun biaya Operational Expenditure (Opex).
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Wisnu Wijaya Soedibjo mengatakan masa konsesi proyek ini 25 tahun. Pengembalian investasi berasal dari tarif layanan pengguna jasa fasilitas bandar udara selama masa konsesi itu. Saat ini, masih masuk dalam tahap penawaran investasi (marketing sounding) dan penetapan hasil lelang pada November 2018.
"Skema KPBU ini bertujuan bukan semata-mata untuk membangun sebuah komplek bandar udara internasional secara fisik, tetapi untuk menyediakan fasilitas bandar udara yang dapat memberikan pelayanan berkualitas bagi wisatawan mancanegara dan lokal yang akan berkunjung ke Kawasan Pariwisata Komodo," ujar Wisnu di Kantor BKPM Jakarta pada Selasa (25/9/2018).
Pada market sounding ini, turut hadir sekitar 150 peserta yang meliputi investor yang bergerak di bidang pengelolaan bandar udara, kontraktor, perbankan dan lembaga keuangan, konsultan, serta asosiasi terkait dari dalam dan luar negeri.
Kemudian, beberapa perusahaan dan BUMN yang hadir, antara lain GVK Services lndonesia, GMR Airport, PT Angkasa Pura l, PT Angkasa Pura II, PT Dirgantara Petroindo Raya, PT Cardig Aero Services Group, Muhibbah Engineering BHD, PT Wijaya Karya Bangun Gedung, PT Sojitz Indonesia, PT Pembangunan Perumahan, Astra Infrastructure,Mitsubishi Corporation, Hyundai Engineering Co., Ltd, China Construction Eighth Engineering Division Corp. Ltd, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas, Mitsui, Marubeni Corporation, ITOCHU Corporation, Indika Logistic, dan beberapa kedutaan besar negara sahabat.
"Market sounding merupakan forum komunikasi antara pemerintah dengan calon investor yang sekaligus untuk mendapatkan feedback (masukan) terhadap penyempurnaan model kerjasama yang ditawarkan oleh pemerintah," ujarnya.
Lebih lanjut, Direktur Bandar Udara Kementerian Perhubungan, Polana B. Pramesti menjelaskan bahwa cakupan pekerjaan pembangunan dan pengembangan fasilitas Bandar Udara Komodo dengan skema KPBU ini, di antaranya adalah pembangunan dan pengoperasian bangunan terminal penumpang internasional dan terminal kargo, perpanjangan landasan pacu, dan pemeliharaan fasilitas bandar udara.
"Panjang runway (45 x 200) meter, perkerasan taxiway PCN 50 menjadi PCN 60. Saat ini terminal penumpang kapasitasnya 1 juta, nantinya pada 2024 kapasitas penumpang targetnya 4 juta penumpang. Tahap prakualifikasi proyek akan dilakukan sekitar bulan Oktober 2018," ujar Polana.
Polana menyebutkan setelah hasil penetapan lelang pada November 2018, pada akhir 2018 melakukan penandatanganan kontrak KPBU pada Desember 2018. Lalu, penyelesaian pembiayaan (financial close) dan masa transisi pada Semester I/2019, masa konstruksi dan operasional pada Semester II/2018 hingga 2024.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Yantina Debora
