tirto.id - Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mendorong pemerintah memprioritaskan PT Pertamina (Persero) untuk mengelola blok-blok migas yang habis masa kontraknya (terminasi). Tujuannya agar produktifitas Pertamina meningkat dan menguasai 80 persen produksi minyak nasional yang saat ini dipegang kontraktor migas asing, seperti Chevron, British Petroleum (BP), dan ExxonMobil.
"Ini berarti Pertamina sangat tertinggal. Kita tidak bisa menyalahkan Pertamina, dengan cash flow hampir Rp 800 triliun per tahun. Kita lihat harus hati-hati, kita harus berpihak kepada Pertamina 100 persen," ujar Komaidi di Jakarta, Senin (26/2/2018).
Komaidi menyebut, keberpihakan kepada Pertamina sudah sepatutnya dilakukan pemerintah sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No.15/2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya.
"Pengelolaan blok migas habis masa kontrak berdasarkan aturannya, kalau Pertamina berminat, maupun kontraktor eksisting sudah diberikan (ke Pertamina) 10 tahun sebelum kontrak berakhir," ungkap Komaidi.
Kendati Permen ESDM ini direvisi, kata Komaidi, tidak mengubah poin untuk memprioritaskan Pertamina sebagai BUMN untuk mengelola blok migas nasional.
"Revisi ini tidak membatalkan aturan sebelumnya, tapi memberikan jalan kepada pemerintah untuk masuk blok Mahakam. Poin utama, tujuan regulasi adalah mempertahankan tingkat produksi, memperbaiki tingkat investasi," terangnya.
Namun Komaidi mewanti-wanti bahwa kebijakan tersebut tetap harus melihat analisa kesiapan dari Pertamina dalam mengelolanya. Tujuannya agar penguasaan tidak memberatkan Pertamina. "Harus ditanyakan juga apakah Pertamina siap atau tidak. Dalam konteks blok terminasi kita harus melihat jeli," ujar dia.
Selain itu, Pertamina tak perlu mengambil alih wilayah Kerja (WK) migas yang diperhitungkan sudah tua dan kurang produktif. "Nah, kalau WK yang tua-tua diserahkan ke Pertamina bisa berpotensi menambah cost recovery besar dan margin kecil. Bagi korporasi ini tidak menarik," kata dia.
Ia mencontohkan, lapangan migas Sukowati di WK Tuban, yang disebut menjadi blok migas terminasi yang produktif dan seharusnya bisa diambilalih oleh Pertamina dari Petrochina International Jaba Ltd. Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan perpanjangan kontrak sementara kepada Petrochina sampai 28 Februari 2018.
"Kalau Petrochina tetap dilibatkan mungkin pemerintah punya pertimbangan lain. Kalau pemerintah masih melibatkan Petrochina mungkin ini bagian strategi dalam membagikan risiko dengan Pertamina," jelasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Direktur Jenderal Migas Kemterian ESDM, Ego Syahrial menjelaskan "pemerintah terpaksa" memperpanjang kontrak Petrochina lantaran Pertamina belum menyatakan siap.
"Pertamina kan juga lagi menyiapkan term-termnya. Tinggal 2 hari lagi, enggak mungkinlah kontrak ini bisa diselesaikan. Pasti diperpanjang," ungkap Ego di Kementerian ESDM.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Agung DH
