Menuju konten utama

PDIP Minta Warga Sekitar Depo Pertamina Plumpang Direlokasi

PDIP menilai jatuhnya korban jiwa pada kebakaran Depo Pertamina Plumpang seharusnya bisa dihindari jika warga bersedia direlokasi sejak 2009 lalu.

PDIP Minta Warga Sekitar Depo Pertamina Plumpang Direlokasi
Sejumlah warga berada di dekat permukiman penduduk yang hangus terbakar dampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Jalan Koramil, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta, Sabtu (4/3/2023). Belasan warga dilaporkan menjadi korban jiwa dalam peristiwa itu. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

tirto.id - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak mengusulkan supaya masyarakat yang tinggal di sekitar Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara direlokasi ke rumah susun (rusun).

Hal tersebut, kata Gilbert demi memberikan solusi permanen untuk menghindarkan masyarakat dari keadaan berbahaya, seperti kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang pada Jumat 3 Maret 2023 lalu.

"Pemprov DKI lebih baik duduk bersama dengan BUMN Pertamina mencari solusi atas hal ini. Lebih baik masyarakat sekitar direlokasi ke rusunawa atau rusunami, dan membatasi pemukiman dengan jarak tertentu sesuai peraturan," kata Gilbert dalam keterangan tertulisnya dikutip Minggu (5/3/2023).

Terkait sumber dana relokasi, Gilbert mengusulkan supaya ditanggung bersama oleh Pemprov DKI Jakarta dan Pertamina.

Senada dengan Gilbert, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Deddy Yenvri Sitorus mengatakan jatuhnya korban jiwa seharusnya bisa dihindari jika warga bersedia direlokasi ke rumah susun usai insiden yang sama pada 2009 yang lalu.

Menurut Gilbert, tanah yang ditempati oleh warga Kampung Tanah Merah tersebut adalah aset milik Pertamina. Wilayah yang didiami oleh warga itu adalah kawasan penyangga (buffer zone) dari sebuah objek vital yang memiliki kerentanan sangat tinggi.

“Jatuhnya korban itu sangat disesalkan, tetapi dengan kondisi pemukiman yang hampir menempel dengan Tangki BBM raksasa yang beresiko tinggi, kejadian seperti ini hanyalah masalah waktu. Kita tidak menginginkan dan bahkan menyesalkan adanya korban jiwa, tetapi kita semua tahu resiko yang dihadapi oleh warga di wilayah berbahaya itu,” urai Deddy.

Deddy berharap pemerintah pusat dan provinsi DKI Jakarta serius menyelesaikan persoalan terkait pemukiman warga di daerah berbahaya tersebut. Sebab menurutnya, tidak mungkin Pertamina sendiri yang menyelesaikan permasalah tersebut.

Kewenangan menertibkan zona merah itu ada pada pemerintah dan aparat penegak hukum. Karena itu, Deddy berharap agar Kementerian BUMN dan Pertamina segera duduk bersama dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mencari solusi jangka panjang dari masalah tersebut.

“Tidak ada yang bisa menjamin bahwa peristiwa yang sama tidak terulang lagi di masa depan. Sudah sifatnya fasilitas penyimpanan BBM bersifat rentan karena mudah terbakar, baik oleh sebab-sebab alamiah maupun akibat kelalaian atau sabotase. Pilihannya hanya ada dua, merelokasi warga atau merelokasi Depo TBBM Pertamina itu,” terang Deddy.

Terkait hal ini, Wakil Presiden Ma'ruf bersama Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan akan menata ulang zonasi rumah warga dengan kilang minyak yang ada di Depo Pertamina Plumpang. Tata ulang akan dilakukan secara menyeluruh di seluruh unit usaha BUMN yang ada di Indonesia.

"Inilah yang kita mau zoning ulang, tata ulang supaya ada batas. Tidak hanya pertamina tapi juga PLN termasuk pupuk supaya ada batas keamanan untuk bisa masyarakat tinggal," kata Erick dalam keterangannya Jumat, 4 Maret 2023.

Nantinya, pihak BUMN akan mengedukasi masyarakat perihal bahaya tinggal di sekitar Depo Pertamina. Hal itu dilakukan demi membangun kesadaran dan mau mencari tempat yang lebih aman.

Baca juga artikel terkait KEBAKARAN PERTAMINA PLUMPANG atau tulisan lainnya dari Fatimatuz Zahra

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Fatimatuz Zahra
Penulis: Fatimatuz Zahra
Editor: Bayu Septianto