Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pengelolaan Sarana Prasarana, serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan di Gedung Sasanan Bhakti Praja (SBP), Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (12/10/2026).
Lewat penandatanganan SEB tersebut, Mendagri Tito meminta pemerintah daerah (pemda) ikut menyukseskan upaya mewujudkan swasembada pangan dengan mendukung kegiatan penyuluhan pertanian ke masyarakat.
Menurut Tito, pemda perlu mendukung operasional Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang menjadi wadah para penyuluh dalam menjalankan tugasnya di tingkat kecamatan.
Dukungan itu bisa berupa alokasi anggaran dari APBD, dana Transfer ke Daerah (TKD), atau mekanisme penganggaran lainnya.
Tito menambahkan, Kementerian Pertanian (Kementan) juga bakal memperbaiki fasilitas BPP yang rusak. Dengan adanya sinergi antara Kementan dan pemda, dia pun optimistis kebijakan swasembada pangan bisa terlaksana dengan baik.
"Kami kira, kita mem-backup sepenuhnya pada Bapak Menteri Pertanian," ujar Tito.
Dia mengingatkan, sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, swasembada pangan membutuhkan peran para penyuluh pertanian yang menjadi ujung tombok di lapangan.
Para penyuluh kini berada di bawah koordinasi Kementan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan.
"Persoalannya adalah beliau [Menteri Pertanian] memerlukan pasukan di lapangan. Jadi selama ini beliau [Menteri Pertanian] bekerja sama dengan PPL [Penyuluh Pertanian Lapangan]," kata Mendagri.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan saat ini terdapat 37.237 penyuluh pertanian di seluruh Indonesia. Angka tersebut berdasarkan data terbaru Kementan per 9 Oktober 2026.
Puluhan ribu penyuluh pertanian itu menjalankan tugas dengan memanfaatkan fasilitas di 5.836 unit BPP yang tersebar di berbagai daerah. Agar penyuluhan bisa lebih optimal, Amran memastikan Kementan akan membenahi fasilitas BPP yang mengalami kerusakan.
"Kami langsung refocusing anggaran biaya tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai yang tadi rusak berat, kita perbaiki. Kemudian Insyaallah tahun depan sudah selesai semuanya. Ini (BPP) untuk tempatnya PPL bernaung," jelas Amran.
Di sisi lain, Amran pun mengapresiasi upaya Mendagri untuk menstabilkan harga pangan di berbagai daerah. "Terima kasih Pak Mendagri, Profesor Tito. Beliau Bapak inflasi Indonesia yang menstabilkan harga sepanjang jabatan beliau, selama beliau menjabat sampai hari ini," ujarnya.
Acara penandatanganan SEB itu turut dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
