Menuju konten utama

Jokowi Pastikan Tidak Ada Aksi Demo 2 Desember

Presiden Joko Widodo menyatakan tidak akan ada aksi demonstrasi pada 2 Desember mendatang. Menurut, sejumlah elemen masyarakat akan menyelenggarakan doa bersama.

Jokowi Pastikan Tidak Ada Aksi Demo 2 Desember
Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-45 KORPRI di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Selasa (29/11). HUT KORPRI ke-45 tersebut mengangkat tema Bersama KORPRI Meneguhkan Netralitas dan Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari.

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, tidak akan ada demonstrasi pada 2 Desember 2016 mendatang. Sebabnya, menurut Jokowi, berbagai elemen masyarakat telah berkomitmen menyelenggarakan aksi untuk berdoa bersama, bukan melakukan unjuk rasa.

"Tidak ada demo, yang ada adalah doa bersama baik sebelum maupun setelah salat Jumat," kata Jokowi usai menjadi Pembina Upacara HUT Ke-45 Korpri di Silang Monas Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa (29/11/2016).

Karenanya, Jokowi menegaskan komitmen yang ada dari berbagai elemen masyarakat hingga saat ini adalah doa bersama.

Sementara itu mengenai sikap PNS dalam pilkada serentak 2017, Presiden mengingatkan agar seluruh PNS menjaga netralitasnya.

"Saya mengingatkan seluruh PNS kita, seluruh jajaran Korpri kita dalam pilkada ini agar netral. Itu memang sudah aturan. Kalau tidak juga ada ketentuan hukumnya, saya mengingatkan supaya anggota Korpri tidak melupakan itu," kata Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno dan Seskab Pramono Anung.

Pemerintah saat ini menurut Presiden terus membangun sistem birokrasi. "Memang sudah banyak sistem yang berjalan tetapi masih perlu perbaikan. Saya berikan contoh saja di aparat perpajakan, nanti kalau sistemnya masuk dan semua menjaga sistem itu, ya, akan lebih baik," katanya.

Jokowi menyebutkan orientasi sistem itu pada akhirnya adalah pelayanan kepada publik atau rakyat yang akan terus meningkat atau membaik."Ini kerja yang panjang, menggabung-gabungkan dari seluruh kementerian, seluruh provinsi, kabupaten/kota. Ini pekerjaan jangka panjang," katanya.

Sementara itu, mengenai kebijakan redistribusi PNS, Presiden mengatakan hal itu ditujukan untuk mengurangi kesenjangan."Ini sudah dimulai Kemenpan-RB, misal, dari Papua dijadikan camat di Semarang, dari Sumatera jadi camat di Sulawesi atau Kalimantan. Itu sudah dimulai," kata Jokowi.

Baca juga artikel terkait HUT KORPRI KE-45 atau tulisan lainnya dari Yuliana Ratnasari

tirto.id - Politik
Reporter: Yuliana Ratnasari
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari