Erick Thohir: Rp90 Triliun Utang Pemerintah ke BUMN Belum Dibayar

Menurut Erick Thohir, piutang itu perlu dibayar karena BUMN-BUMN itu sedang membutuhkannya di tengah pandemi.

Reporter: Vincent Fabian Thomas

Terbit 29 May 2020 16:03 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Menteri BUMN Erick Thohir berbicara di hadapan peserta MilenialFest 2019 di Jakarta, Sabtu (14/12/2019). Acara tersebut mengangkat tema “Lompatan Kemajuan” yang menghadirkan narasumber lebih dari 30 orang. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.

tirto.id - Menteri BUMN Erick Thohir menilai kucuran Rp155,6 triliun bagi perusahaan plat merah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sah-sah saja diberikan. Erick mengatakan lebih dari separuhnya merupakan piutang BUMN yang belum dibayar pemerintah selama 3-4 tahun ke belakang.

“Kemarin kami dari BUMN yang minta ke pemerintah awalnya tolong utangnya dibayar. Rp90 triliun lebih utang pemerintah dibayarkan setelah 3-4 tahun selama ini belum dibayar,” ucap Erick dalam diskusi virtual di akun Youtube tempo.co, Jumat (29/5/2020).

Menurut data Kementerian Keuangan sekitar Rp94,23 triiun dibayarkan sebagai kompensasi dan pembayaran ongkos penugasan. Penerimanya adalah Pertamina senilai Rp48,25 triliun, PLN senilai Rp45,42 triliun, dan Bulog Rp560 miliar.

Lalu ada Rp25,27 triliun untuk BUMN terdampak tetapi mendapat penugasan. PLN memperoleh Rp5 triliun, Hutama Karya Rp11 triliun, BPUI senilai Rp6,27 triliun, PNM Rp2,5 triliun dan ITDC Rp500 miliar.

Selebihnya ada talangan untuk modal kerja dengan total Rp32,65 triliun. Penyalurannya diberikan kepada Garuda Indonesia senilai Rp8,5 triliun, PT Perkebunan Nusantara senilai Rp4 triliun, Krakatau Steel Rp3 triliun, PT KAI Rp3,5 triliun, Bulog senilai Rp13 triliun, dan Perumnas Rp650 miliar,

Erick bilang sekitar Rp94 triliun yang berkaitan dengan kompensasi dan penugasan itu penting bagi BUMN bersangkutan. Ia mencontohkan, uang sebesar itu diperlukan oleh PLN untuk menjaga layanannya di tengah pandemi.

“Kalau listrik masalah, forget it. Tidak ada pertumbuhan ekonomi,” ucap Erick.

Hal yang sama juga berlaku bagi penggantian bagi Pertamina. Meski permintaan bensin turun, ia menyatakan masih ada sektor lain yang membutuhkan bahan bakar.

Terkait dana talangan pemerintah, Erick bilang uang itu juga wajar saja dikucurkan karena nanti perusahaan plat merah akan mengembalikannya. Sebagian dana talangan pun diberikan bagi penanaman modal bagi UKM seperti kepada Jamkrindo dan Askrindo. Ia juga membela pemberian dana bagi PT Hutama Karya yang sedang menjalankan infrastruktur di berbagai wilayah seperti Sumatra.