Menuju konten utama

DKI Terima 13.312 Laporan Warga Selama Pandemi hingga Maret 2021

Data Jakarta Smart City pada Maret 2021, terdapat 13.312 total laporan warga dari 5.314 pelapor yang masuk ke dalam sistem CRM.

DKI Terima 13.312 Laporan Warga Selama Pandemi hingga Maret 2021
Logo Jakarta Smart City. foto/smartcity.jakarta.go.id

tirto.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan berdasarkan data Jakarta Smart City pada Maret 2021, terdapat sebanyak 13.312 laporan dari warga selama pandemi COVID-19 melalui sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM).

"Menurut data Jakarta Smart City pada Maret 2021, terdapat 13.312 total laporan warga dari 5.314 pelapor yang masuk ke dalam sistem CRM," kata Kepala BLUD Jakarta Smart City, Yudhistira Nugraha melalui keterangan tertulisnya, Rabu (28/4/2021).

Warga melaporkan melalui 14 kanal pengaduan yang dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai masalah di Jakarta, mulai dari jalan rusak, lampu jalan mati, sarana taman rusak, hingga orang-orang berkerumun tanpa masker di tengah pandemi COVID-19.

Adapun 14 kanal pengaduan tersebut adalah aplikasi Jakarta Kini (JAKI), Qlue, website Balai Warga (jakarta.go.id), Facebook (Pemprov DKI Jakarta), Twitter (@DKIJakarta), lapor 1708, email (dki@jakarta.go.id), SMS (08111272206), Kantor Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Kecamatan, Kelurahan, Pendopo Balai Kota, Kantor Wali Kota, dan akun media sosial pribadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Aduan-aduan yang masuk kemudian akan diproses dalam sistem CRM untuk ditindaklanjuti petugas.

Dari jumlah laporan yang masuk ke sistem CRM, terdapat rata-rata 411 laporan per hari pada periode Maret 2021. Laporan tertinggi pada 3 Maret 2021 sebanyak 536 laporan; 13 Maret 368 laporan; 514 laporan pada 17 Maret; dan 20 Maret 327 laporan.

Dari jumlah laporan tersebut, 98,83 persen atau 13.156 laporan telah diselesaikan, sementara sebanyak 156 laporan belum rampung. "Rata-rata waktu penyelesaian laporan-laporan tersebut adalah 26,85 jam," ucapnya.

Yudhistira mengaku laporan-laporan lain yang belum terselesaikan karena masih dalam tahap pengerjaan atau berstatus disposisi, artinya laporan dipindahtangankan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang terkait dan lebih sesuai untuk menyelesaikan masalah, atau masih dalam tahap koordinasi, serta menunggu.

Dia menjelaskan masalah yang paling banyak dilaporkan adalah kategori Gangguan Keamanan dan Ketertiban sebanyak 2.137 laporan atau 21,77 persen. Selain itu, kategori laporan yang paling banyak dilaporkan yakni parkir liar, bantuan sosial, sampah, serta Jalan.

Salah satu yang termasuk dalam kategori gangguan keamanan dan ketertiban adalah laporan kerumunan tanpa masker di tengah pandemi COVID-19.

Wilayah yang paling banyak mengirimkan laporan permasalahan, yaitu Jakarta Timur dengan total 689 laporan; Jakarta Selatan 638 laporan; Jakarta Barat 402 laporan; Jakarta Pusat 363 laporan; dan Jakarta Utara 218 laporan.

"Laporan kanal pengaduan ini membuktikan bahwa partisipasi warga sangat dibutuhkan untuk sama-sama menciptakan Jakarta yang lebih baik," pungkasnya.

Baca juga artikel terkait JAKARTA SMART CITY atau tulisan lainnya dari Riyan Setiawan

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Abdul Aziz