tirto.id - Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI untuk mendorong semua rumah sakit di ibukota bermitra dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). Imbauan itu menyusul kasus meninggalnya bayi Debora yang diduga akibat telat ditangani lantaran persoalan biaya.
“Rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah, kami dorong supaya mereka ikut BPJS Kesehatan,” kata Djarot, di Balai Kota Jakarta, Selasa (12/9/2017).
Mantan Walikota Blitar ini menargetkan seluruh rumah sakit di wilayah administrasi DKI Jakarta terkoneksi dengan BPJS pada 2019. Sebab, kata Djarot, sejak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masih menjabat gubernur, Pemprov DKI sudah menetapkan target cakupan semesta 2019.
“Kami harapkan dari 2019 semuanya ter-cover, kan targetnya 2019 itu kita sudah sampai universal health care,” kata Djarot.
Djarot menuturkan, warga yang tidak mampu membayar premi BPJS juga ditanggung, asalkan mau di kelas 3. Djarot menekankan, jangan sampai rumah sakit menolak pasien, padahal Pemprov DKI telah memberikan perhatian besar di bidang kesehatan kepada warganya.
“Toh mereka tetap bayar, hanya ini melalui BPJS Kesehatan,” kata Djarot.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Koesmedi Priharto tak menampik selama ini masih ada rumah sakit swasta yang tidak mau menangani pasien BPJS Kesehatan.
Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta tahun 2016 menyebutkan, dari 189 rumah sakit yang ada di ibukota, baru sekitar 91 rumah sakit yang telah menjalin mitra dengan BPJS.
“Masih banyak RS swasta yang enggan bermitra dengan BPJS Kesehatan karena pemerintah baru mewajibkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk menangani pasien BPJS. Memang tidak ada kewajiban bagi pengelola swasta untuk bergabung,” kata Koesmedia, Senin kemarin.
Baca juga:
Penulis: Hendra Friana
Editor: Abdul Aziz
