tirto.id - Presiden Jokowi memberi sinyal enggan menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri. Jokowi malah mendukung Ketua DPP PDIP sekaligus anak Megawati, Puan Maharani sebagai ketua umum.
Usai menghadiri acara HUT TNI ke-78 di Jakarta, Kamis (5/10/2023), Jokowi menanggapi kabar dirinya diusulkan sebagai Ketua Umum PDIP. Ia mengaku ingin pulang ke Solo daripada jadi ketua umum partai.
"Saya mau pensiun pulang ke Solo," kata Jokowi singkat, Kamis (5/10/2023).
Jokowi lantas menilai masih ada nama lain yang layak menjadi ketua umum daripada dirinya. Ia pun mengaku banyak tokoh muda yang layak menjadi ketua umum pengganti Megawati, salah satunya Puan Maharani.
"Mbak Puan, Mas Prananda. Gitu kan," kata Jokowi singkat.
Wacana Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP pengganti Megawati kembali mengemuka. Hal itu berawal saat anak sulung Presiden Soekarno yang juga kakak Megawati Soekarnoputri memberi masukan agar Jokowi menjadi ketua umum pengganti mantan Ketua Umum PDIP itu.
Menanggapi hal tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengapresiasi usulan Guntur sebagai sebuah usulan. Namun, PDIP masih fokus pada pemenangan Pilpres. Ia pun mengingatkan semua tergantung keputusan kongres partai dalam pemilihan ketua umum partai.
"Nah, di dalam kongres itu, kedaulatan berada di tangan anggota. Itu lembaga pengambil keputusan tertinggi, sehingga itulah yang nanti mekanisme yang berjalan di dalam partai," kata Hasto, Sabtu lalu.
Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa trah keluarga Presiden Pertama Indonesia Soekarno masih memiliki posisi yang kuat untuk menjadi ketua umum berikutnya.
Hal ini disampaikan Hasto saat merespons pertanyaan awak media terkait apakah ketua umum PDIP selanjutnya masih dari garis keturunan Bung Karno.
"Ini dari bacaan arus bawah yang saya lakukan sebagai Sekjen DPP PDIP yang menempatkan Ibu Mega pada suatu posisi yang di dalam sejarah partai itu memang menjadi pengikat," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/10/2023), sebagaimana diberitakan Antara.
Sebab, partainya memerlukan figur yang kuat dan memiliki ikatan hingga kader tingkat bawah di masa transisi pemerintahan pada 2024 mendatang. Hasto pun meyakini kriteria tersebut masih dimiliki Megawati dan keluarga.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri