Derita Anak-Anak dalam Film-Film Orde Baru

Ilustrasi anak menonton tv. FOTO/iStockphoto
Oleh: Indira Ardanareswari - 23 November 2019
Dibaca Normal 4 menit
Sebagian produser lantas melakukan rekayasa dengan cara menempelkan tokoh anak-anak di atas format cerita orang dewasa.
Pada 7 Maret 1974, harian Kompas merilis daftar 10 film nasional yang paling banyak ditonton di Jakarta. Setidaknya separuh dari daftar yang kumpulkan memuat cerita atau kehidupan tokoh anak-anak berlatarkan Ibukota.

Pembuatan film anak pada periode itu memang sedang santer dibicarakan oleh orang-orang pemerintahan. Sejak tahun 1973, Departemen Penerangan bersama Gabungan Importir dan Distributor (Giprofdin) memberlakukan peraturan lunak yang diharapkan dapat mendorong sirkulasi film impor bertema anak-anak di Indonesia.

Kebijakan tersebut ternyata tidak memberikan rasa puas bagi golongan yang berencana menjadikan film sebagai bagian kampanye pendidikan. Akibatnya, importir film yang sebagian merangkap sebagai produser, dianjurkan juga untuk membuat film anak.

Pekerjaan yang baru pertama kali dilakukan itu serta-merta membuat sineas merasa dirugikan. Sjuman Djaya, sutradara terkemuka yang kemudian turut membuat film anak berjudul Si Doel Anak Betawi menyebut kesulitan itu datangnya dari jadwal putar film yang sangat terbatas.

“Masa putar yang terbatas untuk penonton anak-anak antara lain menyebabkan kurangnya perhatian para produser kita pada jenis film ini,” kata Sjuman seperti dikutip dari Sinar Harapan (26/2/1973).

Menurut laporan Sinar Harapan (17/3/1973), anak-anak pada tahun-tahun itu umumnya hanya bisa menonton film bioskop di akhir pekan ditemani para orang tua. Membuat film yang cara bertuturnya hanya dimengerti anak-anak tentu hanya akan membuat bocor keuangan perusahaan film karena tidak akan ada orang dewasa yang berkenan menonton di hari biasa.

Agar tetap dapat menjawab anjuran pemerintah sekaligus menyeimbangkan antara pengeluaran dengan pendapatan, sebagian produser lantas melakukan rekayasa dengan cara menempelkan tokoh anak-anak di atas format cerita orang dewasa.

Sjuman dalam tulisan sebelumnya sudah meramalkan femonema itu, meskipun barangkali ia tidak sempat menyaksikan tren film-film ratapan anak yang kemudian populer di pengujung 1970-an hingga 1980-an.

“Salah-salah kita cuma akan menghasilkan film tentang anak-anak yang kurang bisa dicerna oleh penonton anak-anak sendiri,” lanjutnya.


Orde Baru dan Tren Anak Tunggal


Demi mencapai target pertumbuhan ekonomi, rezim Orde Baru memberlakukan kebijakan Keluarga Berencana (KB) secara nasional, tepat pada tahun 1970. Di Jakarta, program ini sudah berjalan sejak tahun 1967. Dalam Sejarah Kota Jakarta 1950-1980 (1986: hlm. 78), Edi Sedyawati dan kawan-kawan menyebut Jakarta sebagai wilayah percobaan pertama program KB.

Keberhasilan program KB membuat warga Jakarta, khususnya dari kalangan menengah, menjadi golongan pertama yang diedukasi tentang dampak pertambahan anak. Kebijakan ini secara tidak langsung memengaruhi representasi tentang jumlah anak dalam beberapa film yang sebagian besar diproduksi di Jakarta pada awal tahun 1970-an. Kebetulan penikmat film bioskop pada periode itu adalah mereka yang sudah tergolong makmur.

Dalam daftar 10 film terlaris sepanjang tahun 1973 yang dimuat Kompas, ada empat film yang membatasi tokoh anak antara satu hingga dua orang saja. Ratapan Anak Tiri, misalnya, mengangkat kisah dua anak perempuan yang kabur dari kekejaman ibu tiri. Sementara, judul-judul lain seperti Di mana Kau Ibu, Si Dul Anak Betawi, dan Intan Berduri, masing-masing hanya menampilkan satu anak dalam satu keluarga.

Di antara judul-judul tersebut, Bing Slamet Sibuk buatan PT Safari Sinar Sakti Film--perusahaan film yang dekat dengan lingkaran pejabat Golkar--menjadi film yang paling gamblang membawakan kritik tentang jumlah anak. Menurut JB Kristanto, sebagaimana ditulis dalam Katalog Film Indonesia 1926-2005 (2005: hlm. 101), tema utama kisah tersebut memiliki kesamaan dengan film The Sound of Music yang sangat terkenal pada medio 1960-an, namun dengan tambahan kampanye KB.

“Bing Slamet bekerja pada keluarga Eddy Sud yang memiliki banyak anak. Bing ‘menaklukkan’ anak-anak itu dengan kepandaian menyanyi. Film yang sarat pesan promosi pariwisata, keluarga berencana, surat kabar, maupun obat gosok,” tulisanya.

Jumlah film yang menampilkan banyak anak pada periode itu cenderung sedikit. Kalau bukan bertujuan untuk mengajak orang tua agar segera berpartisipasi dalam KB, produser film kebanyakan lebih tertarik dengan skenario tokoh anak tunggal.


Kecenderungan ini dibuktikan oleh Taufiq Ismail dalam tulisannya yang dimuat dalam Tempo (12/3/1977). Sastrawan yang juga belajar ilmu statistik itu menemukan lebih dari 70 persen film-film peserta FFI 1977 menampilkan tokoh anak tunggal. Bahkan, dalam satu film bisa terdapat sedikitnya empat anak tunggal.

Menurut Taufiq, pembuat film menyukai tokoh anak tunggal lantaran “anak yang banyak justru menyulitkan penulis skenario.” Lalu ia mengakhiri uraiannya tentang tren ini dengan menekankan bahwa dari sudut pandang produksi, banyak anak artinya menambah jumlah tokoh yang berpotensi membebani biaya produksi.

Banyak Anak Banyak Derita


Ungkapan “banyak anak banyak rezeki” tampaknya sudah tidak berlaku lagi di bawah tradisi sinema yang dibentuk Orde Baru. Dalam beberapa judul film yang diproduksi pada tenggang tahun antara 1973 hingga awal 1990-an, banyak anak justru identik dengan penderitaan.

Selain dianggap membebani pengeluaran produser film sebagaimana diungkapkan Taufiq Ismail, kampanye KB yang dikumandangkan besar-besaran oleh pemerintah juga secara tidak disadari mendorong pembuat film untuk “menghukum” gagasan tentang keberadaan banyak anak dalam satu keluarga inti.

Film berusaha membangun ulang gagasan “dua anak saja cukup”. Rumah tangga yang memiliki lebih dari dua anak dapat dipastikan akan menyaksikan anak-anaknya menderita akibat kekurangan perhatian. Premis-premis semacam ini sudah muncul dalam film Indonesia sejak pertengahan 1970-an. Salah satunya berjudul Jangan Biarkan Mereka Lapar (1974) yang berkisah tentang empat orang anak tanpa orang tua yang harus meninggalkan sekolah dan bekerja agar bisa bertahan hidup di Jakarta.

Tema semacam ini semakin dilanggengkan seiring tahun tanpa melibatkan partisipasi penonton anak-anak asli. Pernyataan ini diperkuat oleh argumen antropolog Karl G. Heider dalam Indonesian Cinema: National Culture on Screen (1991: hlm. 45). Heider menyebut film anak dalam tradisi sinema Orde Baru ialah film yang bercerita tentang anak-anak, bukan ditujukan untuk tontonan anak-anak.




Pada praktiknya pembuatan film, yang dalam kamus orang-orang film kala itu disebut sebagai “film ratapan anak,” ini hampir tidak bisa lepas dari eksploitasi penderitaan tokoh anak-anak dalam dunia orang dewasa yang serba keras. Sebagian besar tokoh anak yang ada bahkan tidak menunjukan gelagat layaknya anak kecil yang dikelilingi tawa dan permainan.

Anak-anak dalam tradisi sinema Orde Baru selalu digambarkan seakan sudah mengerti peliknya kehidupan para orang tua yang umumnya berputar di sekitar asmara dan masalah ekonomi. Hal ini ditunjukan melalui sepenggal dialog yang terjadi di antara Juned, anak kedua dari lima bersaudara, dengan kawannya, Hamid, dalam film produksi terakhir Safari Sinar Sakti Film di tahun 1989 yang berjudul Tragedi Bintaro.

Hamid: “Kalo bapak sama emak lo cerai, lo mau ikut siapa, Jun?”

Juned: “Susah bilangnya, Mid. Kalo bisa dua-duanya.”

Hamid: “Mana mungkin dua-duanya, Jun. Elo musti milih antara satu. Kalau gue sih kagak bakal milih bapak, gue pasti milih emak.”

Juned: “Emangnye kenape, Mid?”

Hamid: “Liat aje Bu Enjum. Abis dicerai sama suaminye, dia piara anak-anaknya sampe jadi orang hebat."

Juned: “Suaminye di mane?”

Hamid: “Ya kawin lagi, denger-denger idupnye sekarang jadi susah. Kayaknya bapak lo main gila lagi sama cewek yang di restoran itu.”

Tidak sedikit pula film yang dibuat dengan tujuan menekankan gagasan anak-anak sebagai korban perceraian orang tua yang disambung dengan hadirnya perempuan lain sebagai ibu tiri. Seperti yang dikisahkan dalam Anak-anak Tak Beribu (1980), Buah Hati Mama (1980), atau Arie Hanggara (1985).

Di luar narasi ratapan anak-anak Indonesia dalam film, tidak semua produser maupun sutradara film suka mengeksploitasi penderitaan anak. JB Kristanto dalam tulisannya yang dikumpulkan dalam Nonton Film Nonton Indonesia (2004: hlm. 83) membagi film anak ke dalam tiga kategori: film yang bertujuan memeras air mata, film dongeng antah-berantah, dan film yang berkisah tentang anak-anak itu sendiri.

Sayangnya, dua kategori yang disebutkan terakhir jumlahnya masih kalah banyak dibandingkan dengan kategori pertama.

Baca juga artikel terkait SINEMA atau tulisan menarik lainnya Indira Ardanareswari
(tirto.id - Mild Report)

Penulis: Indira Ardanareswari
Editor: Eddward S Kennedy
DarkLight