tirto.id - Badan Pangan Nasional (BPN) meluncurkan situs panel harga pangan. Kepala BPN Arief Prasetyo Adi menjelaskan situs tersebut diharapkan bisa memberikan informasi Harga Acuan Pembelian (HAP) dan Harga Penjualan (HAP) bagi produsen, pedagang, dan konsumen, yang bisa diakses bebas oleh masyarakat.
"Data ini ada dua, yang di konsumen, yang satu lagi data di tingkat produsen, sehingga diharapkan setelah ini dan memang sudah kita jalankan, kita akan bisa mendapatkan prospektif harga pangan nasional dari setiap wilayah di produsen dan juga di konsumen," katanya dikutip Antara, Kamis (11/8/2022).
Situs tersebut merupakan salah satu tugas BPN mengenai stabilisasi harga pangan, termasuk dengan ketersediaan, sehingga keputusan-keputusan strategis bisa lebih tepat dijalankan. Dia berharap dengan adanya alat itu, informasi harga diperbarui setiap hari.
Lebih lanjut, Arief menjelaskan untuk melengkapi layanan pada situs tersebut BPN telah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk menyatukan beberapa fitur. Hal itu dilakukan agar dapat memberikan informasi prediksi waktu dan lokasi panen komoditas pangan di suatu daerah.
Sementara itu, beberapa harga acuan pangan telah dikoordinasikan yang akan dibahas melalui rapat koordinasi dengan petani. Kemudian rapat koordinasi nasional bersama asosiasi bidang pangan serta kementerian dan lembaga terkait.
"Sehingga kita putuskan harga ini membuat petani juga sejahtera gitu ya, pedagang untung, dan yang satu lagi, konsumen tersenyum. Jadi tiga-tiganya menjadi satu paket itu ya," ungkapnya.
Kemudian dia berharap dengan adanya situs tersebut dinas-dinas urusan pangan di 514 kota dan kabupaten pada 34 provinsi terkait dengan pangan agar memberikan informasi mengenai data harga pangan strategis. Hal itu sesuai Perpres 66 tahun 2021.
Arief menerangkan dengan adanya situs panel harga pangan akan memberikan dampak bahwa produktivitas berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Dia menjelaskan Sesuai dengan Presiden Joko Widodo produktivitas perlu dijaga untuk tetap tinggi, namun juga kesejahteraannya juga baik.
"Kemudian kalau di hilir, inflasi harus dijaga sehingga inflasinya tidak tinggi. Artinya, antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi itu harus lebih tinggi pertumbuhan ekonominya," kata dia.
Lalu Arief menuturkan sebelum setiap harga diluncurkan BPN akan berkoordinasi dengan petani. Kemudian asosiasi dan kementerian serta lembaga, sehingga bisa menjadi acuan bersama.
"Kita belum sampai ke sanksi, sekarang kita ada harga acuan, itu yang kita pakai sebagai harga acuan. Karena kalau kita tidak berikan harga acuan nanti takutnya di satu sisi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, harga ini akan sangat baik kenapa, karena akan melibatkan stakeholders pangan," pungkasnya.
Editor: Intan Umbari Prihatin
